JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 mengalami penundaan setelah 213 instansi pemerintah pusat dan daerah mengajukan permohonan penundaan. Hal ini berdampak pada jadwal serempak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menjelaskan bahwa usulan penundaan disampaikan dengan berbagai pertimbangan.
“Sampai saat ini, terdapat 213 instansi yang mengajukan penundaan pengangkatan CASN, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kesiapan internal dan kebutuhan spesifik masing-masing instansi,” ujar Rini dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).
Menurutnya, penyesuaian jadwal dilakukan agar proses pengangkatan lebih matang, memastikan kesesuaian formasi dengan kualifikasi, serta penempatan yang lebih optimal.
“Dengan adanya penyesuaian ini, TMT (Terhitung Mulai Tanggal) dan SMPT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) dapat disesuaikan dengan kebutuhan instansi, sehingga proses pengangkatan berjalan lebih efektif,” jelasnya.
Pengangkatan CASN Dimajukan
Setelah melalui analisis dan koordinasi, Kementerian PANRB memutuskan untuk mempercepat jadwal pengangkatan CASN. Semula dijadwalkan Oktober 2025 untuk CPNS dan Maret 2026 untuk PPPK, kini dimajukan menjadi Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.
“Percepatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan instansi pusat dan daerah serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak,” tegas Rini.
Keputusan ini diambil setelah simulasi dan analisis yang mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam dua minggu terakhir. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik langkah ini dan memberikan arahan resmi demi kepentingan rakyat serta para CASN.
“Alhamdulillah, kami menemukan mekanisme percepatan, dan Bapak Presiden mendukung penuh kebijakan ini,” pungkas Rini.
Pemerintah menegaskan bahwa proses pengangkatan CASN tetap berjalan optimal dengan tetap memperhatikan hak-hak para calon aparatur negara.
Komentar