JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Harian Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengungkapkan rencana pembentukan posko terpadu di seluruh wilayah untuk mempercepat penerbitan badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Ferry, posko ini akan berfungsi sebagai pusat koordinasi lintas instansi melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan notaris guna menyelesaikan berbagai kendala administratif yang menghambat pengesahan koperasi secara hukum.
“Kami targetkan proses penerbitan badan hukum koperasi tuntas di akhir Juni 2025. Tapi untuk itu, kita perlu sinergi yang kuat di lapangan. Posko ini akan sangat membantu,” ujarnya dalam rapat koordinasi nasional di Kantor Kemenko Pangan, Rabu (4/6).
Hingga saat ini, terdapat 78.719 Kopdes/Kel Merah Putih yang telah melalui musyawarah desa khusus (musdesus), namun baru 17.659 yang resmi mendapatkan badan hukum. Pemerintah menilai ada kesenjangan signifikan yang harus segera ditutup melalui langkah cepat dan terkoordinasi.
Pemerintah pusat bersama Satgas Nasional menargetkan agar setiap hari minimal 2.000 hingga 2.500 koperasi desa disahkan secara hukum. Dengan pola kerja intensif ini, diharapkan seluruh 80 ribu koperasi bisa memiliki badan hukum pada akhir Juni.
“Kita butuh peran aktif dari Kemendagri untuk mengarahkan jajarannya di daerah membentuk posko. Di sana, semua pihak harus hadir, termasuk notaris dan perwakilan Kanwil Hukum agar pengunggahan dokumen ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) bisa segera dilakukan,” tegas Ferry.
Rakor juga menyepakati pembentukan 80 unit Kopdes/Kel sebagai percontohan nasional. Koperasi ini tidak hanya akan ditata dari sisi fisik, tapi juga dari aspek ekosistem bisnis dan manajemen operasional agar bisa dijadikan model oleh koperasi lain.
“Kita seleksi titik-titik mana saja yang layak jadi mockup. Kita siapkan secara ideal, mulai dari struktur koperasi hingga model bisnisnya,” jelas Ferry.
Ia juga meminta Satgas Wilayah untuk menginventarisasi kendala yang muncul di lapangan serta membantu proses verifikasi dan penguatan aset koperasi.
Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan, pihaknya akan menyiapkan 22 titik uji coba (piloting) Kopdes/Kel Merah Putih yang akan mengimplementasikan skema pembiayaan dari perbankan dan membangun integrasi dengan ekosistem BUMN, seperti BRI, Bulog, Pos Indonesia, dan Pertamina Patra Niaga.
“Kami akan kawal uji coba ini supaya tingkat kegagalan bisa ditekan serendah mungkin,” tutur Kartika.
Sementara itu, Wamenkumham Eddy O.S. Hiariej menyampaikan kendala yang mereka temui, yaitu masih banyak hasil musdesus yang belum diserahkan ke notaris. Hal ini menghambat proses pembuatan akta dan pengajuan badan hukum ke Kemenkumham.
“Dari sekitar 58 ribu yang sudah pesan nama koperasi, baru 17 ribuan yang punya akta. Ini butuh percepatan dari semua pihak agar proses berjalan lancar,” ujar Eddy.
Komentar