Prabowo Guyur Proyek IKN Rp 48,8 Triliun, Ini Rinciannya

JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp 48,8 triliun untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan. Dana tersebut akan difokuskan pada penyelesaian sejumlah proyek strategis di wilayah IKN.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), anggaran ini akan dibagi dalam beberapa tahap untuk memastikan pengawasan yang ketat. Fokusnya adalah menyelesaikan pembangunan fasilitas utama, termasuk gedung parlemen, lembaga legislatif, dan yudikatif.

“Anggaran ini dialokasikan agar Otorita IKN (OIKN) dapat menyelesaikan pembangunan fasilitas utama yang mencakup parlemen, legislatif, serta yudikatif. Semua dilakukan secara bertahap dan diawasi dengan ketat,” ujar AHY di Istana Negara, Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk berbagai proyek prioritas selama periode 2025-2029. Salah satu fokus utama adalah membuka akses menuju kawasan WP2, melanjutkan pembangunan yang sebelumnya terkonsentrasi di WP1.

“Rp 48,8 triliun ini mencakup penyelesaian kompleks legislatif, yudikatif, serta pengembangan akses ke WP2. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk memelihara dan mengelola infrastruktur yang telah selesai dibangun pada tahap awal,” jelas Basuki.

Proyek Lain di IKN dengan Skema KPBU

Selain anggaran dari APBN, beberapa proyek IKN juga didanai melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) senilai Rp 60,93 triliun. Proyek ini mencakup pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, serta beberapa infrastruktur inti seperti jalan dan terowongan multifungsi sepanjang 138,6 kilometer di kawasan pusat pemerintahan (KIPP).

“Kami juga melanjutkan pembangunan infrastruktur baru melalui KPBU, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas 50 MW yang sudah diresmikan. Selain itu, terdapat investasi Rp 6,49 triliun untuk pembangunan hotel, hunian, area ritel, dan perkantoran,” tambah Basuki.

IKN Menuju Status Ibu Kota Politik

Dengan kemajuan yang dicapai, Basuki optimistis bahwa pada 2028 IKN akan resmi menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia, menggantikan Jakarta.

“Target kami adalah memastikan IKN dapat ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028,” tegasnya.

Komentar