JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan perdana ke Paviliun Indonesia dalam ajang World Expo 2025 di Osaka, Jepang, pada Sabtu (20/9). Kehadiran ini menjadi momentum untuk menegaskan peran Indonesia di kancah global sekaligus memperkenalkan potensi inovasi berkelanjutan.
Dalam lawatan tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan disambut langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
“Kunjungan Presiden Prabowo menunjukkan arah pembangunan Indonesia selaras dengan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Paviliun ini bukan hanya ruang pameran, melainkan juga pintu masuk memperkuat jaringan investasi, terutama di sektor industri hijau,” ujar Rachmat dalam keterangan resmi, Minggu (21/9).
Sejak pembukaan pada 13 April 2025, Paviliun Indonesia telah dikunjungi lebih dari 2,8 juta orang dan mencatat komitmen investasi senilai US$23,8 miliar atau setara Rp396 triliun. Berbagai agenda telah digelar, termasuk lebih dari 100 pertunjukan seni, 90 pameran produk unggulan, serta 60 forum bisnis dan pertemuan tatap muka.
Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, yang juga menjabat Konsul Jenderal Paviliun Indonesia, menyebut antusiasme masyarakat Jepang terhadap Paviliun Indonesia sangat tinggi. “Presiden juga memberi dukungan penuh agar Indonesia ikut serta di Expo 2030 Riyadh,” ujarnya.
Paviliun Indonesia dijadwalkan tetap menghadirkan berbagai program unggulan hingga penutupan Expo pada 13 Oktober 2025. Diharapkan, keikutsertaan ini dapat memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan daya saing tinggi, kompetitif, dan siap memberi kontribusi lebih besar di panggung internasional.
Penyelenggaraan Paviliun ini terselenggara berkat kolaborasi dengan sejumlah mitra strategis, antara lain Astra, Artha Graha Peduli, KAPPI, Pertamina, Barito Pacific Group, Royal Golden Eagle (RGE), Indofood, Japfa, BPDP, Garuda Indonesia, Telkomsel, serta dukungan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi terkait.
