JurnalPatroliNews – Jakarta – Politikus senior PDI Perjuangan, Prasetyo Edi Marsudi, menanggapi serius pernyataan kontroversial Beathor Suryadi terkait dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pilgub DKI 2012.
Dalam klarifikasinya, Prasetyo membantah keras tuduhan bahwa dokumen Jokowi dicetak ulang di Pasar Pramuka sebagaimana disebut Beathor.
Menurut Prasetyo, Beathor tidak pernah terlibat dalam tim resmi pemenangan pasangan Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diusung PDI Perjuangan dan Gerindra pada Pilgub DKI Jakarta 2012.
“Sepanjang ingatan dan catatan saya, nama Beathor tidak pernah tercantum dalam struktur resmi tim pemenangan yang diajukan ke KPU DKI Jakarta saat itu,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Kamis, 26 Juni 2025.
Sebagai Bendahara Tim Pemenangan pada waktu itu, Prasetyo mengungkapkan bahwa proses administrasi pengajuan pasangan calon ke KPU DKI dilakukan secara sah dan transparan oleh tim yang ditunjuk langsung partai. Nama-nama seperti Marihot Napitupulu (Kepala Sekretariat), M. Syarif (Gerindra), dan Isnaini (perwakilan dari Solo) disebut sebagai orang-orang yang terlibat langsung.
“Seluruh dokumen yang diperlukan disiapkan sesuai prosedur. Tidak ada yang aneh, apalagi sampai cetak ulang ijazah di tempat yang tidak resmi,” tegas Prasetyo, yang juga mantan Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2014–2024.
Prasetyo menyayangkan munculnya klaim Beathor yang menurutnya tidak didukung fakta atau pengalaman pribadi. Ia menilai Beathor hanya mengulang informasi sepihak tanpa bukti kuat.
“Yang disampaikan itu cuma katanya dan katanya. Tapi katanya siapa? Tidak jelas sumbernya,” cetusnya.
Lebih lanjut, Prasetyo mempertanyakan motivasi di balik manuver Beathor yang mendadak vokal membahas Pilgub 2012 padahal selama ini tidak terlibat dalam prosesnya.
“Ada apa sebenarnya Bung Beathor dengan PDI Perjuangan? Apakah ini sekadar manuver politik atau ada motif lain?” tuturnya dengan nada kritis.
Sebagai informasi, Beathor Suryadi sendiri merupakan kader PDIP yang pernah menjabat sebagai pejabat di Kantor Staf Presiden (KSP). Namun keterlibatannya dalam urusan teknis Pilgub DKI 2012, menurut Prasetyo, tidak pernah terjadi.
Klarifikasi ini disampaikan sebagai respons resmi atas viralnya pernyataan Beathor yang dinilai dapat menciptakan kesimpangsiuran informasi publik terkait rekam jejak Presiden Jokowi saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Komentar