JurnalPatroliNews – Jakarta – Pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, salah satunya menyangkut peningkatan layanan haji untuk warga Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Al-Salam, Jeddah, pada Rabu, 2 Juli 2025 waktu setempat, dibahas secara khusus pembangunan kompleks perumahan khusus jemaah haji Indonesia di kawasan Madinah. Selain itu, Bandara Taibah akan dioptimalkan sebagai pintu masuk utama bagi jemaah ke Tanah Suci.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut bersama Gus Irfan dan Menko PMK, mengungkapkan bahwa seluruh permintaan Presiden Prabowo terkait haji mendapat sambutan positif dari pemerintah Arab Saudi.
“Semua usulan Indonesia mengenai pelayanan haji, termasuk tambahan kuota, telah diterima. Detail teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut di tingkat kementerian,” ujar Menag dalam keterangannya.
Dalam pembahasan tersebut, perhatian khusus juga diberikan pada peningkatan infrastruktur pendukung, seperti penguatan aksesibilitas melalui Bandara Taibah. Bandara ini direncanakan menjadi jalur utama masuknya jemaah Indonesia jika pembangunan kawasan hunian haji di Madinah selesai direalisasikan.
“Bandara Taibah nantinya akan menjadi bagian integral dari sistem pelayanan jemaah, apalagi jika kawasan perumahan haji telah selesai dibangun,” tambah Nasaruddin.
Sebagai wujud keseriusan kedua negara, dibentuk sebuah Dewan Konsultatif Tingkat Tinggi, yang akan diketuai langsung oleh Presiden Prabowo dan Pangeran MBS. Dewan ini akan menjadi forum kerja sama strategis lintas sektor, termasuk untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelaksanaan ibadah haji.
“Dengan pembentukan dewan ini, arah dan kebijakan strategis akan langsung diawasi oleh pimpinan tertinggi dari kedua negara,” jelasnya.
Selain urusan haji, pembahasan juga meluas ke sektor ekonomi. Indonesia mendorong Arab Saudi untuk mempercepat proses perjanjian perdagangan bebas dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC).
“Kami berharap Putra Mahkota bisa turut mengawal langsung proses ini, karena perannya sangat sentral dalam struktur GCC,” pungkas Menteri Nasaruddin.
Komentar