JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam peringatan Hari Buruh Nasional yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025), Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja, khususnya dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak.
Berbicara lantang di hadapan ribuan buruh yang hadir, Prabowo mengumumkan bahwa pemerintah akan segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang menangani isu PHK.
“Kita tidak akan membiarkan pekerja dipecat semena-mena. Satgas PHK akan segera dibentuk untuk melindungi hak-hak tenaga kerja,” kata Prabowo dalam pidatonya yang penuh semangat.
Presiden juga menekankan bahwa negara tidak akan tinggal diam bila hak pekerja terabaikan. “Kalau diperlukan, negara akan turun langsung untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan,” ujarnya dengan tegas.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) akan segera digelar. Ia mengatakan telah menerima laporan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bahwa proses legislasi akan dimulai dalam waktu dekat.
“RUU PPRT akan mulai dibahas minggu depan, dan target kita, dalam waktu kurang dari tiga bulan, regulasi ini bisa disahkan,” ungkapnya.
Terkait dengan praktik outsourcing, Prabowo menyatakan keinginannya untuk menghentikan sistem tersebut. Ia telah menginstruksikan Dewan Kesejahteraan Nasional untuk mencari solusi yang adil dan berimbang. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga iklim investasi agar lapangan kerja tetap tersedia.
“Kita tidak bisa mengabaikan kepentingan investor. Tanpa mereka, tidak akan ada pabrik dan otomatis tidak ada pekerjaan,” kata Prabowo, menekankan perlunya sinergi antara dunia usaha dan tenaga kerja.
Sebagai upaya konkret membangun dialog antara dua pihak, Prabowo juga berencana menggelar forum pertemuan antara 150 pimpinan serikat buruh dan 150 perwakilan dunia usaha di Istana Bogor dalam waktu dekat.
“Kita akan duduk bersama. Tidak boleh ada yang hidup mewah sendiri sementara pekerjanya masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar,” tutupnya.
Komentar