JurnalPatroliNews – Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dikabarkan tengah mematangkan nama-nama calon duta besar untuk sejumlah negara mitra strategis. Salah satu yang mencuat adalah penempatan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat, yang disebut-sebut telah dipertimbangkan secara khusus.
Menanggapi kabar tersebut, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Eddy Soeparno, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo akan menunjuk sosok terbaik berdasarkan pengalaman dan kecakapan diplomasi yang mumpuni.
“Saya percaya Presiden Prabowo, dengan wawasan geopolitiknya yang luas dan pengalamannya di panggung internasional, telah menyiapkan tokoh-tokoh terbaik untuk penempatan duta besar, termasuk menyesuaikan waktu dan konteks penugasannya,” ujar Eddy kepada awak media, Rabu (25/6/2025).
Ia menekankan bahwa penempatan duta besar di pos-pos penting seperti Washington DC, markas besar PBB di New York dan Jenewa, serta negara-negara seperti Jerman, menuntut figur yang tangguh dan berpengalaman dalam arena diplomasi global.
“Pos-pos strategis seperti itu bukan hanya soal jabatan, tapi juga menuntut diplomasi tingkat tinggi dan kapasitas untuk menjalin serta menjaga relasi politik luar negeri yang dinamis,” jelas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa kebijakan luar negeri yang dijalankan Presiden Prabowo sejauh ini berhasil meningkatkan posisi tawar Indonesia, baik terhadap kekuatan besar seperti AS dan sekutunya, maupun dalam kemitraan global melalui forum BRICS dan negara-negara berkembang lainnya.
“Indonesia semakin dilihat sebagai mitra strategis yang penting. Maka itu, diplomat yang akan ditugaskan harus mampu mengikuti irama kerja Presiden dan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama,” imbuhnya.
Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan MPR, Eddy menegaskan bahwa lembaganya siap mendukung sepenuhnya kebijakan dan langkah Presiden dalam memperkuat peran Indonesia di panggung dunia.
“Konstitusi kita dengan tegas menolak penjajahan dan segala bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Maka, peran diplomasi Indonesia harus sejalan dengan prinsip itu,” pungkasnya.
Komentar