JurnalPatroliNews – Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, melaporkan bahwa pendapatan daerah sepanjang tahun anggaran 2024 telah mencapai Rp72,95 triliun, atau sekitar 97,34 persen dari target yang ditetapkan yaitu Rp74,94 triliun. Mayoritas pemasukan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Realisasi PAD mencapai Rp50,74 triliun, melampaui target awal Rp50,46 triliun atau setara 100,55 persen,” ungkap Rano dalam Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (10/6) di Jakarta.
PAD ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp44,44 triliun atau 98,82 persen dari sasaran Rp44,98 triliun. Selain itu, pendapatan dari retribusi daerah juga melampaui target, dengan realisasi sebesar Rp713,71 miliar dari proyeksi Rp647,74 miliar (110,18 persen).
Rano menambahkan, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan berhasil menyumbang Rp653,70 miliar atau 103,04 persen dari target Rp634,39 miliar. Sedangkan kategori pendapatan lain-lain menyumbang Rp4,92 triliun, melampaui target Rp4,20 triliun dengan capaian 117,17 persen.
Di sisi lain, pendapatan transfer mencapai Rp21,62 triliun atau 90,93 persen dari sasaran Rp23,77 triliun, sementara pendapatan sah lainnya tercatat Rp589,16 miliar dari target Rp703,65 miliar (83,73 persen).
Terkait pengeluaran, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan belanja daerah sebesar Rp76,02 triliun, dan terealisasi sebesar Rp70,01 triliun atau 92,09 persen.
Dari total tersebut, belanja operasional telah digunakan sebesar Rp58,62 triliun (95,66 persen dari anggaran Rp61,28 triliun), dan belanja modal mencapai Rp11 triliun atau 84,72 persen dari target Rp12,98 triliun. Belanja tak terduga tidak digunakan, meski telah dialokasikan Rp1,36 triliun. Sementara belanja bantuan keuangan antar daerah mencapai Rp383,99 miliar (99,73 persen dari target Rp385,03 miliar).
Pemprov juga telah merealisasikan sejumlah program prioritas, seperti:
- Penanggulangan banjir: Rp2,99 triliun dari Rp3,27 triliun (91,34%)
- Pertumbuhan ekonomi: Rp1,57 triliun dari Rp1 triliun (97,51%)
- Penurunan stunting: Rp1,45 triliun dari Rp1,6 triliun (90,25%)
- Kemacetan: Rp7,15 triliun dari Rp7,95 triliun (89,98%)
- Pengentasan kemiskinan: Rp7,66 triliun dari Rp7,86 triliun (97,42%)
- Penguatan nilai demokrasi: Rp1,05 triliun dari Rp1 triliun (99,14%)
Mengenai pembiayaan daerah, Rano menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan mencapai Rp9,34 triliun, yang sebagian besar berasal dari SiLPA 2023 sebesar Rp6,54 triliun. Untuk pengeluaran pembiayaan, total Rp7,84 triliun digunakan untuk penyertaan modal ke sejumlah BUMD, antara lain PT Jakarta International Estate Pulogadung, PT Jakpro, PT Bank DKI, PT MRT Jakarta, dan PT Jamkrida.
“Setelah dihitung keseluruhan penerimaan dan pengeluaran, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp4,43 triliun,” tutupnya.
Komentar