JurnalPatroliNews – Jakarta – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) bersama kementerian-kementerian terkait melakukan rapat untuk membahas program Quick Win dalam sektor ekonomi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029.
Rapat tersebut berlangsung di Hotel Four Seasons, Jakarta, dan dipimpin oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah menteri, termasuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, serta Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana.
Airlangga menyampaikan beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat. Pertama, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ketenagakerjaan, di mana Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sedang menyusun regulasi untuk mendukung perubahan yang dihasilkan, termasuk dampak dari pemisahan Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI.
“Kita juga membahas konsekuensi dari perubahan nomenklatur yang tentu berpengaruh pada peraturan perundang-undangan,” kata Airlangga.
Kedua, mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait devisa hasil ekspor, Kemenko Perekonomian saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang relevan. Selain itu, RPP untuk menghapus buku dan tagih dari bank serta lembaga keuangan lainnya juga sedang disiapkan.
Ketiga, terkait insentif yang berjalan saat ini, diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan, termasuk pengaturan mengenai PPN yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan bermotor listrik, properti, serta penyelesaian regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan.
Komentar