JurnalPatroliNews – Jakarta,- Masih banyak praktik kecurangan dalam birokrasi Indonesia, mulai dari politisasi aparatur sipil negara (ASN) hingga praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selain itu, birokrasi Indonesia juga dihadapi dengan banyak tantangan, baik itu perubahan yang semakin cepat, kebutuhan yang semakin berkembang, hingga permasalahan yang semakin kompleks.
Demikian disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas dalam Forum Konsultasi Publik “Refleksi Membangun Sistem Merit”, Senin (28/11/2022).
“Dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, kita masih menghadapi dilema-dilema. Perubahan lingkungan yang semakin cepat dan mendadak, tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, permasalahan negara yang semakin kompleks dan tidak pasti, termasuk politisasi ASN, KKN, dan masalah kecurangan lainnya, ini yang terus kita benahi ke depan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdullah Azwar mengungkapkan strategi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan hal ini sebagai upaya mempercepat dampak dan hasil capaian birokrasi, hal itu dilakukan melalui reformasi birokrasi.
“Salah satu strategi untuk mempercepat dampak dan hasil capaian birokrasi adalah melalui reformasi birokrasi, utamanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola terkait program prioritas Bapak Presiden,” ujarnya.
Adapun 4 prioritas reformasi birokrasi Jokowi disampaikan Abdullah Azwar yakni, reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan, administrasi pemerintahan dalam menghadapi disrupsi teknologi, percepatan prioritas aktual, dan peningkatan investasi.
Komentar