JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan dana sebesar Rp 5,5 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga Mei 2024. Total anggaran yang disiapkan untuk IKN tahun ini mencapai Rp 40 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa dari 2022 hingga 2024, total alokasi APBN untuk proyek IKN mencapai Rp 72,5 triliun. Dengan anggaran sebesar ini, Sri Mulyani berharap bahwa pada 17 Agustus 2024, yang bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79, IKN sudah dapat mulai digunakan.
“Tahun ini dari Rp 40 triliun baru dibayar Rp 5,5 triliun terutama untuk pembangunan kawasan IKN, istana, Kemenko dan kementerian lain, tower rusun ASN, pertahanan dan keamanan maupun tapak menteri dan RS IKN, jalan tol, jembatan, bandara VVIP dan penyempurnaan bendungan Sepaku,” ujarnya.
Selain itu, anggaran non-infrastruktur, termasuk pengamanan operasional OIKN, mencapai Rp 2 triliun.
Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan perkembangan terbaru proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka menyambut HUT RI ke-79. Berbagai proyek yang dipersiapkan untuk upacara telah mencapai sekitar 82% dan ditargetkan bisa berfungsi, salah satunya adalah Kantor Presiden.
“Kalau terkait dengan infrastruktur IKN, terutama yang dari Kementerian PUPR secara keseluruhan baik dari air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan, batch pertama itu sudah 82% secara keseluruhan,” ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).
Diana menambahkan bahwa Kementerian PUPR menargetkan semua proyek tahap ini dapat berfungsi dan mulai dimanfaatkan pada akhir Juli. Dengan demikian, Kantor Presiden sudah bisa ditempati oleh Presiden Joko Widodo pada Juli 2024.
Komentar