JurnalPatroliNews – Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengumumkan rencana untuk mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp6,1 triliun kepada sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Informasi ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI terkait pendalaman PMN dalam APBN 2025, yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, pada Senin (1/7).
“Kami akan menyampaikan hari ini mengenai penggunaan pembiayaan cadangan investasi, yang termasuk dalam klaster investasi lainnya. Dalam UU APBN 2024, cadangan pembiayaan investasi mencapai Rp13,6 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat tersebut.
Beliau mengungkapkan beberapa BUMN yang akan menerima suntikan dana melalui PMN. “Hari ini kami mengajukan penggunaan sebesar Rp6,1 triliun untuk beberapa BUMN, yaitu PT KAI sebesar Rp2 triliun, PT Inka Rp965 miliar, PT Pelni Rp500 miliar, PT Hutama Karya Persero Rp1 triliun, dan Badan Bank Tanah Rp1 triliun,” jelasnya.
Sri Mulyani juga menambahkan bahwa terdapat alokasi untuk kewajiban penjaminan dalam pembiayaan investasi. “Pemerintah sering menggunakan penjaminan, dan Kementerian Keuangan menyediakan cadangan untuk jaminan sebesar Rp635 miliar jika terjadi kewajiban ter call,” ungkapnya.
Menurutnya, dana PMN tunai tersebut berasal dari cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp6,1 triliun.
Komentar