JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan strategis kepada jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang mengelola aset negara senilai lebih dari Rp13.000 triliun. Dalam pelantikan 139 pejabat baru eselon II dan sejumlah pimpinan unit organisasi Kementerian Keuangan, Jumat (13/6/2025), Sri Mulyani menekankan bahwa DJKN tidak cukup hanya menjalankan peran administratif semata.
“Dengan nilai aset yang dikelola DJKN mencapai lebih dari Rp13 ribu triliun, kita tidak bisa hanya menjadi pencatat aset. Harapan publik terhadap peran Kemenkeu jauh lebih besar,” ujar Sri Mulyani dalam acara pelantikan yang berlangsung di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat.
Menurutnya, pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan untuk memberikan nilai tambah dan mendukung fungsi strategis kementerian sebagai penggerak ekonomi nasional. Ia meminta DJKN tampil sebagai pengelola aktif yang mampu memaksimalkan pemanfaatan aset demi kepentingan publik dan pembangunan.
“Banyak pihak menanti bagaimana Kemenkeu, melalui DJKN, mampu mengubah kekayaan negara menjadi kekuatan yang mendorong produktivitas, bukan hanya menjadi data yang dicatat,” tambahnya.
Pelantikan yang dimulai pukul 16.30 WIB ini berlangsung tertutup dan menetapkan 139 pejabat baru, termasuk posisi penting dalam struktur eselon II DJKN. Berikut susunan sejumlah pejabat yang dilantik:
- Kusumawardhani sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal
- Mei Ling menjabat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
- Edward Uncok Parlagutan Nainggolan sebagai Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
- Nofiansyah dipercaya memimpin Kanwil DJKN Sumatra Utara
- Dodok Dwi Handoko sebagai Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta
- Nikodemus Sigit Rahardjo menjabat Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan DIY
- Bernadette Yuliasari Mulyanto memimpin Kanwil DJKN Kalimantan Barat
- Tetik Fajar Ruwandari sebagai Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
Dengan pelantikan ini, Sri Mulyani berharap wajah DJKN makin profesional, transformatif, dan berperan sentral dalam pengelolaan aset negara secara lebih produktif.
Komentar