JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 20 Mei 2025. Kehadirannya membawa mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto, berupa pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) untuk tahun anggaran 2026.
Menurut Sri Mulyani, penyusunan KEMPPKF tahun depan diselaraskan dengan visi besar pemerintah Prabowo-Gibran, khususnya dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus berlandaskan asas gotong royong dan kekeluargaan, di mana seluruh sumber daya alam seperti bumi dan air digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Ini semua mendukung arah besar menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Sri Mulyani di hadapan Ketua DPR Puan Maharani dan para anggota dewan.
Ia menekankan bahwa tantangan dalam merumuskan arah kebijakan fiskal 2026 tidaklah ringan. Dunia tengah mengalami pergeseran besar, dari era globalisasi terbuka menuju era proteksionisme, yang turut mengubah pola kerja sama antarnegara.
“Kepercayaan terhadap tatanan perdagangan dan investasi internasional yang dulu didominasi negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, kini mulai pudar,” paparnya.
Sri Mulyani juga mengangkat isu geopolitik yang semakin memanas, yang berdampak pada terganggunya rantai pasok dunia serta aliran modal asing yang tak lagi stabil. Kondisi ini menyebabkan pelemahan nilai tukar di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk memanfaatkan situasi global yang tengah berubah ini dengan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, serta menjaga nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa.
Pemerintah, lanjutnya, akan fokus pada sektor-sektor vital seperti ketahanan pangan, energi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan. Hilirisasi akan menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
“Dalam kerangka ini, keadilan sosial menjadi prinsip utama. Pemerintah akan membangun ekonomi yang merata dan inklusif guna menekan ketimpangan di seluruh penjuru tanah air,” tutup Sri Mulyani.
Komentar