JurnalPatroliNews – Jakarta – Meningkatnya kasus penipuan digital yang mencatut nama institusi resmi mendorong PT TASPEN (Persero) mengambil langkah tegas.
Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap para pesertanya, TASPEN bekerja sama dengan Bareskrim Polri menggelar kegiatan edukasi tentang pencegahan penipuan siber, yang kini makin marak terjadi.
Sosialisasi ini menjadi bagian dari strategi preventif TASPEN untuk menekan angka kejahatan digital yang menyasar pensiunan, ASN, dan masyarakat umum yang menjadi peserta layanan mereka.
Pentingnya Kewaspadaan: Pesan Tegas dari Pimpinan TASPEN
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko TASPEN, Diyantini Soesilowati, menekankan bahwa kewaspadaan adalah kunci utama dalam menghadapi modus penipuan yang terus berkembang. Dalam keterangannya pada Rabu (28/5/2025), Diyantini mengimbau agar seluruh peserta TASPEN selalu mengikuti informasi resmi dan tidak mudah percaya pada oknum tak dikenal.
“Kami ingin menciptakan ekosistem layanan yang aman dan bebas dari manipulasi. Prinsipnya sederhana: Tahan, Pastikan, Laporkan setiap ada indikasi mencurigakan,” ujar Diyantini.
Bareskrim: Banyak Korban Masih Enggan Bersuara
AKBP I Putu Bayu Pati dari Bareskrim Polri, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa fenomena kejahatan digital saat ini seperti “gunung es”. Hanya sebagian kecil korban yang berani melaporkan, sementara banyak lainnya memilih diam.
“Jangan sampai kita terlambat bertindak karena kurangnya laporan. Masyarakat perlu sadar bahwa diam hanya memberi ruang pada pelaku untuk terus bergerak,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kejahatan siber, terutama yang menyasar nama-nama lembaga resmi seperti TASPEN, sering dilakukan oleh jaringan terorganisir—baik dari dalam maupun luar negeri.
Langkah Konkret: Edukasi, Pelaporan, dan Perlindungan Data
TASPEN menyatakan komitmennya untuk tidak hanya meningkatkan sistem keamanan digital, tetapi juga memperluas edukasi kepada peserta. Informasi palsu seringkali disebar melalui media sosial atau pesan pribadi, oleh karena itu, TASPEN terus mengingatkan bahwa seluruh layanan resminya tidak pernah memungut biaya ataupun meminta data pribadi secara informal.
Peserta diminta lebih aktif menyaring informasi dan tidak ragu melapor jika menemukan sesuatu yang mencurigakan—sekecil apapun.
Dukungan Pemerintah: BUMN Harus Transparan dan Aman
Menteri BUMN Erick Thohir turut menyuarakan dukungannya terhadap langkah TASPEN. Ia menegaskan pentingnya BUMN menjaga integritas pelayanan dan mencegah penyalahgunaan nama institusi untuk tindak kriminal.
“Kita harus pastikan masyarakat tidak menjadi korban karena reputasi BUMN disalahgunakan. Transparansi dan perlindungan peserta adalah prioritas utama,” kata Erick.
Menuju Layanan Digital yang Aman dan Terpercaya
Dengan menggandeng kepolisian dan terus membangun kesadaran kolektif, TASPEN berusaha menghadirkan pelayanan publik yang tangguh terhadap ancaman siber. Edukasi berkelanjutan dan sistem perlindungan data yang kuat menjadi pilar utama untuk memastikan para peserta merasa aman, terlindungi, dan dilayani dengan sepenuh hati.
Komentar