JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, merespons keluhan para pembeli proyek Meikarta yang hingga kini belum menerima unit apartemen yang telah mereka lunasi atau cicil sejak bertahun-tahun lalu.
Dalam pertemuan di kantor Kementerian PKP, Senin (21/4/2025), ia memaparkan sejumlah solusi yang tengah dipertimbangkan untuk mengurai benang kusut kasus ini.
Para konsumen datang langsung ke Jakarta untuk menyuarakan keresahan mereka. Sebagian besar telah melakukan pembayaran atau mencicil kredit unit sejak sebelum 2019, namun hunian yang dijanjikan tak kunjung diserahkan. Ironisnya, meski unit belum diterima, mereka tetap harus melunasi cicilan karena takut terkena sanksi dari bank.
“Saya tetap bayar setiap bulan. Pernah telat sedikit langsung ditelepon bank, takut BI Checking saya rusak,” ujar salah satu pembeli yang hadir.
Menteri yang akrab disapa Bang Ara menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini akan ditempuh secara bertahap dan adil. Ia menyebutkan tiga poin utama yang kini sedang dikaji pemerintah:
- Menelusuri ulang perjanjian awal antara konsumen dan pihak pengembang.
- Memverifikasi laporan untuk memastikan aduan benar-benar datang dari pembeli yang terdampak.
- Melakukan klarifikasi per individu, karena setiap konsumen bisa memiliki kondisi hukum dan administrasi yang berbeda-beda.
Selain itu, Maruarar menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mendalami putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) terkait Meikarta guna menentukan langkah hukum selanjutnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa penanganan kasus ini telah masuk dalam perhatian serius Presiden Prabowo Subianto. “Saya sudah laporkan langsung ke Pak Presiden. Arahan beliau jelas: selesaikan secepat mungkin sesuai koridor hukum. Karena Pak Prabowo menjunjung tinggi keadilan dan hak rakyat,” tegasnya.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak tinggal diam dan hadir langsung di tengah masyarakat yang terdampak proyek mangkrak seperti Meikarta.
Komentar