JurnalPatroliNews – Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan krusial untuk memperbaiki pengelolaan sektor energi di Indonesia.
Meski baru dilantik pada bulan Agustus, Bahlil menegaskan bahwa waktu jabatannya yang singkat tidak akan menghambatnya dalam melaksanakan perubahan di ESDM.
“Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan, tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan,” ujarnya dikutip Senin (30/9/2024).
Bahlil menekankan beberapa fokus utama dalam penataan, salah satunya adalah meningkatkan lifting minyak bumi. Saat ini, Indonesia mengalami konsumsi minyak sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara produksi nasional hanya mencapai 600 ribu barel. Kondisi ini berakibat pada tingginya angka impor minyak yang berdampak pada devisa negara.
Untuk menangani masalah tersebut, Bahlil memaparkan rencana tindakan yang akan diambil, termasuk reaktivasi sumur-sumur yang tidak aktif dan penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) pada sumur-sumur yang ada, seperti yang sedang dilakukan Pertamina di Blok Rokan, Riau. Dengan langkah ini, diharapkan produksi minyak domestik dapat meningkat.
Lebih lanjut, Bahlil menyoroti pentingnya mempercepat proses perizinan di sektor minyak dan gas. Ia mengungkapkan bahwa saat ini ada sekitar 300 izin yang perlu diperoleh untuk eksplorasi migas, yang memakan waktu sangat lama.
“Bayangkan jika satu izin membutuhkan satu hari untuk diselesaikan; bisa memakan waktu satu tahun hanya untuk izin. Jika satu izin bisa diselesaikan dalam tiga hari, maka proses izin bisa berlangsung hingga tiga tahun. Ini menunjukkan betapa tidak efektifnya kita dalam sektor hulu migas,” kata Bahlil.
Ia juga menekankan bahwa meskipun layanan perizinan di ESDM sudah berbasis Online Single Submission (OSS), sistem ini masih perlu disederhanakan agar lebih efisien. Penyempurnaan OSS akan menjadi salah satu fokus Kementerian ESDM untuk mempercepat proses perizinan.
Selain itu, Bahlil menyoroti pentingnya meningkatkan proporsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam campuran energi nasional. Ia mencatat bahwa Indonesia masih kekurangan sekitar 8,1 GW dari target bauran energi 23% yang ditetapkan untuk tahun depan.
“Kita seharusnya sudah mencapai 23% untuk bauran EBT tahun depan, namun masih kurang sekitar 8,1 GW, atau sekitar 8% dari target kita,” ungkap Bahlil.
Komentar