JurnalPatroliNews – Jakarta,- Pemerintah berencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan solar subsidi. Tujuannya agar penyaluran BBM ke masyarakat bisa lebih tepat sasaran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan, implementasi dari pembatasan pembelian Pertalite dan solar masih menunggu revisi peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan
.”Itu kan kalau 191 yang lama. Yang baru ini harus lebih pas, lebih tepat, karena memang keberpihakan pada masyarakat yang pendapatannya tidak sama, yang lebih mampu itu harus ada keberpihakan. Ini sedang diproses, semoga tidak lama,” ujarnya saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (16/9/2022).
Arifin menilai uji coba pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang saat ini sudah dijalankan Pertamina di SPBU diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan komersial roda empat.
Sehingga, ketika revisi rampung, pembatasan dapat segera dijalankan. “(mobil) Pajero pasti udah nggak boleh. Kendaraan angkut yang pakai solar juga banyak kan yang dimodifikasi tangkinya yang harusnya tangki 120 (liter) dimodifikasi jadi 200, 300. Jadi muatannya malah banyak BBM, habis itu kemana nggak tahu,” tukasnya.
Sebelumnya, Pertamina memberlakukan uji coba pembatasan volume pembelian BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Solar. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwasanya khusus untuk Pertalite, pembelian oleh kendaraan roda empat dibatasi maksimal sebanyak 120 liter per hari.
Menurut dia, uji coba pembatasan volume pembelian Pertalite ini hanya bersifat sementara dan belum tertuang dalam ketentuan resmi.
“Itu sementara saja sebagai default di sistem. Di mana kita sedang melakukan uji coba sistem dan infrastruktur,” kata Irto, Jumat (16/9/2022).
Di sisi lain, khusus pembatasan kriteria kendaraan yang boleh menggunakan Pertalite, pihaknya masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Komentar