Jurnalpatrolinews – Merauke : Sebanyak 37 prajurit TNI dan Polri diberi piagam penghargaan karena dinilai berhasil dalam mengungkap adanya upaya makar saat akan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua di Merauke beberapa hari lalu.
Piagam penghargaan ini diserahkan Wadanlantamal XI Merauke Kolonel Laut (P) Avianto Rooswirawan, SE, M.Si, didampingi Dandim 1707/Merauke Letkol Inf. Eka Ganta Candra, SIP dan Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum di lapangan apel Mapolres Merauke, Jumat (27/11).
Pemberian piagam penghargaan ini berdasarkan surat keputusan Kapolres Merauke Nomor: Skep/31/XI/2020/Res Merauke yang ditandatangani Kapolres Merauke dan Dandim 1707/Merauke.
Dari 37 prajurit yang mendapat piagam penghargaan itu terdiri dari 13 dari TNI dan 24 dari Polres Merauke. Wadanlantamal mengungkapkan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi dan sebagai pimpinan, merasa bangga atas kinerja prajurit TNI dan Polri yang mampu melakukan pencengahan dan diteksi dini terhadap kelompok-kelompok yang berusaha ingin memisahkan diri dari NKRI.
‘’Semoga kedepan, kita (TNI dan Polri) semakin solid dalam menjalankan tugas kedepan untuk menjaga situasi Kamtibmas di Kabupaten Merauke ini tetap kondusif. Dimana tahun politik saat ini kita akan menghadap pesta demokrasi pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) yang memerlukan sinergitas TNI dan Polri dalam membantu mengamankan situasi dan kamtibmas agar tetap kondusif,’’ katanya.
Dikatakan, maraknya isu politik yang dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi tertentu yang segaja membangun opini masyarakat untuk menolak Otonomi Khusus dan meminta referendum.
‘’Kita ketahui bahwa pemeirntah saat ini terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program yang diluncurkan. Baik pembangunan infrastruktur, fisik, ekonomi dan kesejahteraan serta kesehatan masyarakat dan pendidikan. Semua dapat dijalankan dan diwujudkan melalui Otsus Papua,’’ terangnya.
Wadanlantamal menjelaskan bahwa masyarakat masih banyak membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pusat, namun menurutnya sangat ironis apabila segelintir orang berusaha untuk menolak menghentikan program Otsus.
‘’Saya yakin pemikiran ini tidak mengakomodir aspirasi masyarakat Papua secara menyeluruh. Tapi untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Karena itu, saya tegaskan kepada kalian semua prajurit yang menjaga keutuhan NKRI, apabila mengetahui, melihat atau mendengar adanya orang atau kelompok yang mencoba mneghasut masyarakat tidak tahu maksud dan tujuannya agar bertindak secara profesional dan tegas. Saya ingatkan kembali bahwa pemberian piagam penghargaan kepada saudara -saudara ini sebagai motivasi dalam bertugas di lapangan. Tidak pernah surut, tegas dan tulkus untuk menjaga keutuhan NKRI,’’ tandasnya.
Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji menegaskan bahwa jika selama ini orang makar dianggap biasa namun bagi TNI Polri itu tidak biasa. ‘’Kita TNI dan Polri tidak bisa. Hanya menembak kaki aja kita tidak dikasih izin. Biasanya tembak kaki, karena menyangkut Indonesia. Coba kalau hak ini diberikan kepada Dandim, sudah dihabisi itu semua. Saya masih dengan cara baik. Kalau tidak bisa gubris maka terpaksa pakai cara kedinasan yang luar biasa. Ini belum seberapa. Tapi kalau ada yang masih coba lagi, kita bikin yang lebih keras lagi,’’ tandasnya.
Kapolres mencontohkan Menteri KKP dibawa dengan borgol. ‘’Ini makar kok dilarang. Apaan. Tidak ada urusan. Saya atau mereka yang ditahan. Makar kita hantam saja. Tidak ada urusan. Pilkada harus baik, Natal harus keren. Kita TNI Polri mensuport masyarakat,’’ pungkasnya. (ceposonline)
Komentar