JurnalPatroliNews – Jakarta – Gagasan menyatukan Badan Intelijen Strategis (BAIS) dan Badan Intelijen Nasional (BIN) kembali mencuat dan memunculkan perdebatan publik. Meskipun keduanya bergerak di ranah intelijen, BAIS bernaung di bawah TNI dan lebih fokus pada urusan pertahanan militer, sementara BIN adalah lembaga sipil negara yang menangani berbagai isu strategis terkait keamanan nasional secara umum.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai penggabungan dua institusi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mendasar, terutama dalam hal pembagian fungsi dan keamanan informasi.
“BAIS itu organ internal TNI yang memang hanya menyuplai informasi untuk kepentingan militer. Kalau digabung dengan BIN, yang diisi berbagai elemen non-militer, ada potensi data sensitif militer ikut terbuka,” ujar Dedi kepada RMOL, Minggu (11/5/2025).
Menurut Dedi, menyatukan dua lembaga berbeda karakter tersebut bisa menciptakan kerancuan operasional. Apalagi, hasil kerja intelijen militer bersifat sangat tertutup dan terbatas pada pihak tertentu.
Namun demikian, ia tidak menolak sepenuhnya kemungkinan integrasi, selama dilakukan dalam satu garis komando yang jelas, yakni di bawah Presiden.
“Kalau memang keduanya langsung bertanggung jawab kepada Presiden, maka wacana menyatukan payung koordinasi bisa dipertimbangkan, tentu dengan tetap menjaga batasan fungsi dan akses,” jelasnya.
Dedi juga menegaskan bahwa sejauh ini, pembagian tugas antara BAIS dan BIN sebenarnya sudah berjalan tanpa tumpang tindih. Masing-masing memiliki ranah kerja yang spesifik dan tidak saling mengganggu.
“Fungsi dan ruang kerja mereka selama ini sudah terbagi dengan baik. Tidak ada alasan mendesak untuk digabung, kecuali jika ada perubahan struktur besar dalam sistem intelijen nasional,” tutupnya.
Komentar