JurnalPatroliNews – Jakarta – Gagasan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai bukan wacana ringan.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menyebut langkah tersebut memiliki bobot politis dan harus ditanggapi dengan serius oleh lembaga legislatif.
Menurut Hendri, DPR RI sebaiknya segera memanggil perwakilan purnawirawan TNI yang menyuarakan gagasan tersebut guna membuka ruang diskusi yang transparan dan demokratis.
“Ini menyangkut isu strategis dan sensitif yang bisa berdampak luas. Maka, sudah seharusnya DPR menginisiasi forum terbuka untuk mendengarkan langsung alasan di balik usulan tersebut,” ujar pria yang akrab disapa Hensat itu dalam pernyataan resminya, Selasa, 29 April 2025.
Ia menegaskan bahwa membiarkan isu ini berkembang tanpa klarifikasi bisa memunculkan kesalahpahaman di tengah publik dan bahkan menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu.
“Diskusi terbuka akan mencegah kesimpangsiuran informasi dan menjernihkan maksud dari para purnawirawan. Jangan sampai persepsi publik justru dimanipulasi oleh narasi liar yang tidak sesuai kenyataan,” tambahnya.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu juga menilai bahwa suara yang disampaikan para purnawirawan TNI tidak bisa dianggap enteng. Menurutnya, pernyataan tersebut pasti sudah melewati pertimbangan matang dan menunjukkan adanya keresahan yang nyata.
“Ini bukan sekadar opini biasa. Ini pertama kalinya purnawirawan TNI mengusulkan pergantian wapres, tentu ada alasan kuat di baliknya,” ujarnya.
Meski demikian, Hensat juga mengingatkan bahwa secara hukum, pergantian wakil presiden hanya bisa terjadi dalam kondisi tertentu sesuai konstitusi, seperti adanya pelanggaran berat terhadap undang-undang.
“Karena itu, pembahasan di DPR menjadi penting agar prosesnya sesuai aturan dan tidak menjadi alat politik pihak tertentu,” tutupnya.
Komentar