JurnalPatroliNews – Jakarta – Dalam rangka menutup defisit anggaran negara tahun 2025, pemerintah telah mengamankan pembiayaan utang baru sebesar Rp 304 triliun hingga akhir April. Angka ini sudah mencakup 39,2% dari total kebutuhan pembiayaan utang yang ditargetkan dalam APBN 2025 sebesar Rp 775,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan kinerja pembiayaan yang sesuai rencana. “Progres pembiayaan ini berjalan baik dan tetap berada di jalur yang direncanakan,” ujar Thomas dalam konferensi pers APBN edisi April 2025 di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini didukung oleh sejumlah strategi pengelolaan keuangan negara, seperti prefunding (penarikan dana lebih awal), pembentukan cash buffer yang memadai, serta pengelolaan kas dan utang secara aktif.
Selain itu, strategi pemerintah dalam menarik utang juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dan fleksibilitas. Langkah-langkah tersebut mencakup pemilihan waktu (timing), jumlah (sizing), instrumen, hingga komposisi mata uang (currency mix) yang tepat.
Sementara itu, pemerintah juga mengandalkan pembiayaan non-utang sebagai bagian dari strategi fiskal. Hingga akhir April, pembiayaan non-utang telah mencapai Rp 24,8 triliun, atau sekitar 15% dari target tahunan sebesar Rp 159,7 triliun.
“Per 15 Mei, kami telah menyalurkan pembiayaan investasi sebesar Rp 28,1 triliun. Fokus utamanya adalah pada sektor perumahan rakyat dan ketahanan pangan, termasuk melalui Bulog,” tambah Thomas.
Jika ditotal, maka keseluruhan pembiayaan APBN yang telah direalisasikan hingga akhir April 2025 mencapai Rp 279,2 triliun. Angka ini setara dengan 45,3% dari total target pembiayaan anggaran tahun ini sebesar Rp 616,2 triliun — yang sekaligus mencerminkan kebutuhan untuk menutup defisit fiskal 2025.
Komentar