Dalam hal rekrutmen, Kejaksaan telah menetapkan alokasi 9.694 formasi CPNS untuk tahun anggaran 2024 guna memperkuat kapasitas institusi. Kejaksaan juga mencatat capaian dalam implementasi sistem merit ASN, yang memperoleh predikat “Sangat Baik” dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Reformasi Pelayanan Publik dan Pengawasan
Komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan pelayanan publik tercermin dari pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di mana 21 satuan kerja berhasil meraih predikat WBK. Evaluasi pelayanan publik inklusif juga menunjukkan hasil positif, dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memperoleh predikat Unit Pelayanan Publik (UPP) terbaik.
Selain itu, pengawasan internal semakin diperkuat dengan peningkatan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa, yang mengalami lonjakan nilai signifikan pada 2024. Biro Perlengkapan juga melaporkan pencapaian dalam pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN), dengan 87,9% aset dalam kondisi baik dan operasional.
Kerja Sama Internasional dan Penguatan Kebijakan Hukum
Dalam aspek kerja sama hukum internasional, Kejaksaan telah menindaklanjuti tujuh Memorandum of Understanding (MoU) dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri, serta menangani permintaan ekstradisi dan perlindungan WNI di luar negeri.
Sementara itu, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum melaporkan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengembalian barang bukti perkara pidana, dengan melibatkan 6.250 responden dari 25 Kejaksaan Tinggi dan 125 Kejaksaan Negeri. Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pelayanan hukum.
Komentar