JurnalPatroliNews – Jakarta – Langkah Bawaslu Bengkulu Selatan yang memutuskan menghentikan penyelidikan atas dugaan rekayasa penangkapan terhadap Calon Wakil Bupati Ii Sumirat menuai kritik tajam. Lembaga tersebut menyatakan tak menemukan pelanggaran pemilu dalam insiden itu, keputusan yang dinilai banyak pihak tidak masuk akal dan bertentangan dengan semangat keadilan pemilu.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dalam pernyataan tertulis pada Selasa, 13 Mei 2025, menyebut keputusan Bawaslu itu sebagai cerminan lemahnya fungsi pengawasan di tingkat daerah. Ia menilai Bawaslu terlalu cepat berlindung di balik alasan formal tanpa upaya serius menggali fakta mendalam atas peristiwa yang terang-terangan merugikan salah satu kandidat.
“Kasus ini memperlihatkan betapa pengawasan pemilu di daerah sangat lemah. Tindakannya jelas merupakan bagian dari upaya mengganggu proses demokrasi, namun malah tak dianggap sebagai pelanggaran,” ujar Dedi.
Menurutnya, kejadian penghadangan yang menimpa Ii Sumirat di malam menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan tindakan yang sangat serius. Meskipun Bawaslu tidak memiliki wewenang penindakan pidana, seharusnya lembaga itu mampu mengeluarkan rekomendasi yang kuat agar proses hukum bisa berjalan.
Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap insiden semacam ini akan menjadi contoh buruk ke depannya. “Kalau hal seperti ini dibiarkan tanpa konsekuensi, maka akan membuka celah bagi pihak-pihak yang ingin menjatuhkan lawan politik secara tidak etis,” imbuhnya.
Untuk diketahui, Ii Sumirat mengalami tindakan intimidatif pada Jumat malam, 18 April 2025, saat hendak menghadiri acara keluarga. Mobil yang ditumpanginya diberhentikan dan digeledah oleh sekelompok orang dalam tiga kejadian terpisah, yang berlangsung hingga menjelang pagi.
Tak lama berselang, beredar kabar menyesatkan di media sosial—terutama di Facebook dan WhatsApp—yang menyebutkan bahwa Ii Sumirat ditangkap polisi karena dugaan kasus korupsi. Kubu pasangan calon Suryatati-Ii Sumirat menilai informasi bohong tersebut sangat merugikan kampanye mereka dan memengaruhi hasil PSU. Mereka menuding insiden itu sebagai bagian dari operasi terselubung yang membuat banyak pemilih simpatisan memilih abstain atau mengalihkan suara.
Komentar