ITW menilai bahwa penyebab utama kemacetan adalah tidak terkontrolnya jumlah kendaraan, sehingga ruas dan panjang jalan yang ada tidak mampu menampung pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat setiap hari. Hendaknya pemerintah mulai mempertimbangkan pembatasan jumlah kendaraan dengan, misalnya, mewajibkan surat keterangan kepemilikan garasi bagi setiap pembelian kendaraan baru.
Selain itu, kondisi jalan yang kurang memadai juga seringkali menghambat kelancaran lalu lintas, misalnya akibat galian jalan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Faktor lainnya adalah human error yang diakibatkan rendahnya kesadaran berlalu lintas dan keselamatan. Pelanggaran rambu lalu lintas dan sikap abai memicu kesemrawutan hingga kecelakaan di jalan raya. Pemerintah hendaknya meningkatkan sosialisasi dan melibatkan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas.
ITW juga mengingatkan pemerintah agar tidak terus “beternak konflik” dengan membiarkan praktik ilegal di bidang lalu lintas berlangsung tanpa tindakan maupun solusi. Jika pelanggaran terus dibiarkan seolah menjadi legal, ini bisa memicu konflik yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
ITW mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus mengingatkan pemerintah bahwa mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), serta menyediakan transportasi umum, adalah bagian dari pelayanan publik yang menjadi kewajiban negara, bukan sekadar layanan bisnis atau mesin pencari untung.
Komentar