Dengan begitu, beberapa fakta dan dugaan tentang masalah-masalah di tubuh Polri, serta aspirasi publik agar Polri lebih akuntabel bisa terjawab.
Beberapa agenda yang mengemuka pascaperistiwa Duren Tiga dinilai harus dicatat dan direformulasi, seperti soal tata sekolah kedinasan, penguatan peran Kompolnas, serta kualifikasi keanggotaan di tubuh Propam.
Kemudian, disparitas penanganan dan perlakuan kasus, ketundukan Polri pada supremasi sipil, pembangunan karakter polisi sipil, dekonstruksi kultur Polri, transparansi dan akuntabilitas penyidikan, dan lain-lain menemukan momentumnya untuk ditata.
“Reformasi Polri harus menjadi agenda publik luas, sehingga mampu menangkap sebagian besar suara rakyat, suara lirih para korban, dan mandat konstitusional legal eksistensi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum,” pungkasnya. (askara)
Komentar