JurnalPatroliNews – Bekasi – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melontarkan kekecewaan terhadap dugaan praktik tidak jujur yang melibatkan oknum di Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi.
Sebagai bentuk protes, kedua organisasi tersebut memasang spanduk di sejumlah lokasi strategis di Bekasi. Spanduk-spanduk itu mengajak perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk segera membersihkan institusi hukum dari oknum-oknum yang dianggap menyalahgunakan kewenangan.
“Pemasangan spanduk ini adalah bentuk kekecewaan kami terhadap lambannya penanganan kasus besar seperti EDCCash. Kasus ini telah berjalan hampir satu tahun tanpa kejelasan,” ujar Ketua Umum KNPI, Haris Pertama, dalam pernyataannya kepada media, Minggu (1/12/2024).
Menurut Haris, kasus ini menjadi cerminan lemahnya penegakan hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan pun dipertaruhkan. “Kami meminta Presiden untuk mengambil tindakan nyata agar oknum-oknum yang bermain di balik kasus ini segera diberantas,” tambahnya.
Protes Melalui Pesan Spanduk
Spanduk yang tersebar di berbagai titik membawa pesan-pesan tegas, seperti:
- “Lapor Pak Presiden Prabowo, bersihkan oknum jaksa nakal di kasus EDCCash!”
- “Hapus praktik makelar kasus di Kejaksaan!”
Pesan-pesan tersebut diharapkan dapat menggugah perhatian publik sekaligus menyoroti urgensi reformasi di tubuh institusi penegak hukum.
Dugaan Campur Tangan Oknum
Kasus EDCCash, yang melibatkan dugaan penipuan skema investasi, menjadi perhatian karena banyak korban yang merasa belum mendapatkan keadilan. Hingga saat ini, penanganan kasus tersebut dinilai berjalan lambat tanpa hasil yang memuaskan.
KNPI dan Kamerad menduga adanya campur tangan oknum di balik proses hukum yang mandek ini. Dugaan praktik makelar kasus juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian serius untuk diusut.
Tantangan Bagi Pemerintahan Baru
Kritik yang dilontarkan kedua organisasi ini tak hanya ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Bekasi, tetapi juga kepada Kejaksaan Agung sebagai institusi pusat. Mereka mendesak adanya reformasi menyeluruh di tubuh kejaksaan, mulai dari evaluasi kinerja hingga penindakan terhadap jaksa-jaksa yang terbukti menyalahgunakan wewenang.
Aksi protes ini menjadi tantangan bagi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang berada di masa awal jabatannya. Penuntasan kasus EDCCash dapat menjadi tolak ukur komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan reformasi hukum di Indonesia.
Seruan Dukungan Masyarakat
KNPI dan Kamerad juga menyerukan dukungan dari masyarakat untuk terus mengawasi jalannya proses hukum. Mereka berharap perhatian publik dapat membantu mempercepat penyelesaian kasus dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik kotor di institusi hukum.
“Ini bukan hanya tentang satu kasus, tetapi tentang menjaga integritas hukum di negeri ini. Kita tidak boleh membiarkan keadilan dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegas Haris.
Komentar