JurnalPatroliNews – Manado – Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Sulawesi Utara (LMND EW-SULUT), Alpianus Tempongbuka, menyatakan kecaman keras terhadap tindakan represif oknum polisi terhadap massa aksi LMND di DKI Jakarta. Aksi tersebut merupakan refleksi peringatan Hari Sumpah Pemuda, yang menyoroti isu demokrasi dan pendidikan.
“Kita semua tahu bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tidak dalam kondisi baik. Menurut data yang dirilis oleh lembaga pengawas pemilu, masih ada sekitar 10 daerah yang rawan kecurangan, dan DKI Jakarta berada di posisi kedua setelah Sulawesi Utara. Di samping itu, sistem pendidikan kita juga semerawut. Banyak guru mengeluhkan waktu yang habis untuk mengurus administrasi ketimbang mengajar,” ujar Alpianus.
Alpianus menegaskan bahwa LMND selalu mengedepankan pemikiran dan pergerakan yang terorganisir. Sebelum menggelar aksi, LMND melakukan kajian dan advokasi mendalam. Namun, tindakan represifitas yang dilakukan oleh oknum polisi dianggapnya kontraproduktif terhadap demokrasi.
Berdasarkan video yang beredar dan laporan dari LMND DKI Jakarta, diduga oknum polisi mengeluarkan kata-kata tidak pantas, seperti “mon***” dan “lon***,” yang dilontarkan oleh anggota Brimob.
Ia menambahkan bahwa terjadi kekeliruan dalam penanganan aksi damai ini oleh pihak kepolisian. Menurutnya, tugas Brimob adalah menanggulangi gangguan keamanan berskala tinggi, seperti kerusuhan massal atau ancaman terorganisasi bersenjata, bukan menangani aksi damai seperti peringatan Hari Sumpah Pemuda.
“Aksi ini hanya aksi damai untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Arogansi dan pemukulan jelas mencederai demokrasi serta semangat perjuangan kaum muda. Penanganan seharusnya menjadi tugas satuan Sabhara, bukan Brimob,” tegas Alpianus.
Sebagai bentuk solidaritas dan untuk mengkampanyekan isu demokrasi serta pendidikan di Sulawesi Utara, LMND EW-SULUT berencana menggelar aksi di wilayah Sulawesi Utara dan mendesak Kapolri agar menindak tegas oknum polisi yang bertindak sewenang-wenang.
Komentar