Mahasiswa dari BEM Universitas Bangka Belitung, Hafis, juga menyuarakan tuntutan serupa. Menurutnya, Babel yang kaya sumber daya alam justru menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia.
“Kami berdiri di sini karena Bangka Belitung tidak baik-baik saja. Provinsi yang kaya akan timah malah menjadi daerah termiskin. Kami meminta keadilan! Uang yang telah dikorupsi harus dikembalikan ke Babel. Kami juga mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas para mafia timah, termasuk Rp 10,3 triliun yang mengendap di 375 kolektor timah,” ujar Hafis dengan lantang.
Kritik terhadap DPR dan Aparat Penegak Hukum
Di penghujung aksi, Hangga Oftafandy kembali menyoroti lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dalam menangani kasus ini.
Menurutnya, hanya Kejaksaan Agung yang terlihat serius memberantas mafia tambang, sementara lembaga lain seperti kepolisian, TNI, dan instansi terkait masih belum menunjukkan sikap tegas.
“Sampai hari ini, yang diusut baru pihak smelter, sedangkan kolektor yang menguasai Rp 10,3 triliun belum tersentuh hukum. Di pelabuhan, pengiriman timah ilegal masih terus terjadi. Anggota DPR RI dari Babel juga tidak pernah bersuara. Kami menuntut kekompakan pemerintah dan aparat penegak hukum agar menindak semua pelaku, bukan hanya smelter,” tegas Hangga.
Ia juga menyinggung tiga anggota DPR RI Dapil Babel—Bambang Patijaya, Rudianto Tjen, dan Melati—yang dianggap pasif dalam memperjuangkan hak masyarakat Babel.
“Kami harap mereka bersuara! Tapi nyatanya, tidak ada satu pun yang berbicara. Bagaimana kami bisa percaya mereka benar-benar peduli terhadap kepentingan rakyat?” ujarnya.
Aksi damai ini berlangsung tertib hingga selesai. Para demonstran berharap tuntutan mereka dapat didengar oleh DPR RI serta pemerintah pusat, sehingga keadilan benar-benar bisa ditegakkan bagi masyarakat Bangka Belitung. (**)
Komentar