“Kami mendukung peralihan kewenangan soal SIM ini dari kepolisian ke Kementerian Perhubungan,” katanya menegaskan.
Untuk ujian dan penerbitan SIM, lanjut Suryadi, Fraksi PKS akan mendorong adanya peralihan dari kepolisian ke Kemenhub. Namun demikian, untuk pengawasan dan atau penindakan hukum pelanggar lalu lintas tetap berada di kepolisian.
“Nantinya kepemilikan SIM akan benar-benar menjadi bukti keahlian atau ‘skill’. Karenanya, untuk SIM yang bukan komersil agar berlanjut menjadi seumur hidup,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan angka kecelakaan yang cukup tinggi di Indonesia disebabkan banyak faktor, di antaranya infrastruktur jalan hingga kendaraan, YLKI menyebutkan masih ada yang luput dari pengawasan, yakni faktor penerbitan SIM.
“Kami menengarai sampai detik ini penerbitan SIM masih banyak yang kurang ‘fair’ sehingga ada fenomena yang sudah tidak relevan dilakukan. Kami mengusulkan proses bisnis penerbitan SIM di-‘review’ atau dikaji kembali,” kata Tulus.
Menurut dia, idealnya proses SIM itu tidak seratus persen menjadi wewenang kepolisian, baik dalam konteks uji SIM, penerbitan ataupun penegakan hukum. “Kami mengusulkan penerbitan SIM bisa di-‘posting’ di sektor perhubungan,” katanya.
Komentar