JurnalPatroliNews – Jakarta – Pengacara Senior dan penasehat organisasi masyarakat adat Brigade Nusa Utara Indonesia (BNUI), Yohanes Budiman, SH, menyatakan dukungannya terhadap langkah Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) dalam memberantas korupsi di wilayah tersebut.
Yohanes menegaskan pentingnya penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan dalam menangani kasus-kasus korupsi.
“Saya mendukung penuh Kapolda Sulut untuk melanjutkan proses pemberantasan korupsi hingga ke pengadilan, asalkan unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, jika ternyata unsur tersebut tidak terbukti, maka kasus harus dihentikan sesuai prosedur hukum,” ujar Yohanes dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).
Sebagai pengacara berpengalaman, Yohanes Budiman dikenal luas dalam dunia hukum dan telah menangani berbagai kasus besar di Indonesia. Ia juga memberikan nasihat penting bagi pengacara muda dan mahasiswa hukum yang berencana menekuni profesi ini.
“Seorang pengacara harus bertanggung jawab penuh terhadap perkara yang dipegang. Tugas utama kita adalah menyelesaikan perkara, bukan menciptakan atau bahkan memaksakan perkara yang tidak sesuai fakta hukum,” pesannya.
Selain itu, Yohanes menyoroti netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak Kepolisian dalam menjaga proses demokrasi, khususnya menjelang Pemilu. Ia menegaskan bahwa semua pihak harus tetap independen untuk menciptakan suasana yang kondusif dan demokratis.
“Mari kita jaga netralitas aparat dan memastikan Pemilu berjalan damai. Jangan ada upaya saling menjatuhkan di antara calon. Siapa pun yang terpilih nantinya adalah putra terbaik Sulawesi Utara,” imbuh Yohanes.
Sebagai tokoh yang dihormati, Yohanes juga menyerukan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedamaian selama proses Pemilu. Ia menekankan pentingnya kebersamaan dalam memastikan terciptanya lingkungan yang aman dan damai untuk seluruh warga.
Dukungan yang diberikan Yohanes kepada Kapolda Sulut diharapkan dapat menjadi dorongan positif dalam upaya pemberantasan korupsi di wilayah tersebut. Selain itu, seruannya terkait Pemilu damai menunjukkan komitmennya dalam mendorong proses demokrasi yang sehat dan bermartabat di Sulawesi Utara.
Komentar