JurnalPatroliNews – Jakarta — Polemik penarikan kembali mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I ke posisi Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari advokat senior sekaligus akademisi, Ferdinand Montororing, yang menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar soal rotasi jabatan.
“Ini bukan cuma soal geser atau tukar kursi. Ini menyangkut keberlangsungan bangsa dan negara,” tegas Montororing saat ditemui JurnalPatroliNews di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (7/5).
Menurutnya, jabatan-jabatan strategis di tubuh TNI merupakan instrumen penting dalam menggerakkan organisasi negara menuju tujuan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan rotasi harus melalui pertimbangan matang dan dilakukan secara sistematis.
“Sebelum roda organisasi digerakkan, harus dipastikan semua instrumen dalam keadaan siap. Kalau roda berputar salah arah dan tergelincir, jangan-jangan NKRI ikut masuk jurang,” ujarnya.
Montororing juga menyinggung pentingnya penerapan sistem hukum administrasi militer secara konsisten. Ia menekankan bahwa keteraturan dan kepastian hukum menjadi syarat mutlak agar sistem dapat berjalan presisi.
“Rotasi jabatan bukan soal asal geser lalu duduk. Kapasitas dan kapabilitas harus menjadi pertimbangan utama, bukan justru diabaikan karena kepentingan politik dan kroni. Kalau dibiarkan, ini akan menjurus pada tata kelola negara yang sarat dengan praktik ‘hengki pengki’,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Montororing juga menyinggung penegakan hukum yang menurutnya semakin jauh dari harapan publik. Ia menyoroti hakim yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, namun justru diduga ikut terlibat dalam praktik yang sama.
“Lihat saja, ada hakim yang mengadili perkara korupsi, tapi malah ikut bermain. Pertanyaannya, apa langkah Mahkamah Agung terhadap kondisi ini?” pungkasnya.
Komentar