JurnalPatroliNews | Jakarta – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi perhatian aktivis muda, Putri Nabila Damayanti, S.H. Ia mendesak aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan independen, terutama untuk memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam penggunaan perangkat penyadapan.
Menurut Putri, persoalan tersebut tidak boleh dipersempit sebagai konflik internal institusi. Dugaan penyadapan terhadap kepala negara menyangkut aspek yang lebih luas, mulai dari perlindungan komunikasi strategis, keamanan negara, hingga kepatuhan aparat terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Senin (9/11/2026), alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta itu menilai setiap tindakan penyadapan harus memiliki dasar hukum, kewenangan, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Apabila ditemukan tindakan penyadapan tanpa legitimasi hukum, menurutnya, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran serius.
“Tindakan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia, yang dilakukan secara ilegal dan tanpa dasar hukum yang sah, merupakan persoalan yang sangat serius. Ini bukan sekadar persoalan pribadi atau kelembagaan, melainkan menyangkut keamanan negara dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Ada informasi strategis dan rahasia negara yang wajib dilindungi,” ungkap Putri.
Rantai Komando dan Penggunaan Kewenangan Harus Dibuka
Putri menilai pengusutan perkara tidak cukup hanya berhenti pada pihak yang diduga menjalankan operasi teknis. Penyidik perlu menelusuri keseluruhan proses, termasuk siapa yang memberikan perintah, siapa yang menetapkan sasaran, bagaimana perangkat digunakan, serta ke mana informasi hasil penyadapan disalurkan.
Baginya, keterbukaan mengenai rantai komando menjadi bagian penting untuk memastikan pertanggungjawaban tidak berhenti pada pelaksana lapangan apabila terdapat pihak lain yang memiliki keterlibatan.
“Kami meminta agar persoalan ini diusut sampai tuntas. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban apabila ditemukan bukti dan unsur pelanggaran hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, pangkat, ataupun kedudukan tertentu. Hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kedudukan dalam struktur pemerintahan maupun institusi penegak hukum tidak boleh menjadi alasan untuk memperoleh perlakuan khusus dalam proses hukum.
Menurut Putri, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral, etik, dan hukum yang melekat pada kewenangannya.
Jabatan dan Pangkat Bukan Alasan Menghindari Hukum
Putri menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan lembaga penegak hukum harus dibangun melalui konsistensi penegakan disiplin, keterbukaan pemeriksaan, serta kesediaan institusi mengevaluasi setiap dugaan penyimpangan.
“Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara, setiap pejabat penegak hukum harus memberikan contoh kepatuhan terhadap aturan. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan untuk kepentingan di luar tugas dan tanggung jawabnya,” ujarnya.
Ia meminta proses pemeriksaan berlangsung objektif tanpa tekanan politik maupun kepentingan institusional. Namun, Putri juga menegaskan bahwa setiap pihak yang diperiksa tetap harus memperoleh perlakuan adil dan asas praduga tak bersalah harus dihormati.
Penetapan kesalahan, menurutnya, harus didasarkan pada alat bukti dan mekanisme peradilan yang berlaku, bukan semata-mata opini maupun tekanan publik.
Marwah Kepresidenan dan Keamanan Negara Harus Dilindungi
Lebih lanjut, Putri menyoroti perlindungan terhadap Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurutnya, keamanan komunikasi Presiden berkaitan dengan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan informasi strategis yang menyangkut kepentingan nasional.
Ia berharap perkara tersebut tidak berkembang menjadi polemik politik yang justru mengaburkan substansi penegakan hukum.
“Negara ini dibangun atas dasar konstitusi dan supremasi hukum. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Kita harus menjaga marwah kepresidenan, kehormatan institusi negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.
Putri juga menyampaikan tuntutan agar Presiden mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang nantinya terbukti melakukan pelanggaran, termasuk evaluasi jabatan dan penghargaan yang melekat pada pelaku sesuai ketentuan hukum dan mekanisme yang berlaku.
Dalam pernyataannya, ia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai pengkhianatan dan makar. Namun, secara hukum, penilaian mengenai pengkhianatan maupun makar harus didasarkan pada unsur tindak pidana yang diatur undang-undang serta dibuktikan melalui proses peradilan. Dugaan penyadapan ilegal tidak dengan sendirinya dapat dikualifikasikan sebagai makar.
Pengusutan Transparan Menjadi Ujian Akuntabilitas
Putri berharap pemerintah memastikan mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif. Pemeriksaan yang kredibel diperlukan untuk mengungkap kemungkinan penyimpangan prosedur, penyalahgunaan fasilitas negara, maupun pelanggaran tanggung jawab jabatan.
Ia menilai pengungkapan perkara secara terbuka dan profesional menjadi kesempatan bagi institusi penegak hukum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Presiden adalah simbol kepemimpinan negara yang harus dihormati, sementara hukum adalah panglima yang harus ditegakkan. Jangan sampai kepercayaan rakyat terhadap institusi negara terkikis akibat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Putri.
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo kini menjadi persoalan yang menuntut kejelasan fakta dan pertanggungjawaban. Pengusutan yang objektif, perlindungan informasi strategis, serta penghormatan terhadap proses peradilan menjadi prinsip penting agar supremasi hukum tetap terjaga dan tidak ada kewenangan negara yang digunakan di luar batas hukum.
Komentar