Presiden Aliyev : Azerbaijan Akan "Melangkah Jauh" Jika Armenia Tidak Meninggalkan Wilayahnya !

Jurnalpatrolinews – Baku : Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyatakan bahwa Baku akan “terus maju” jika Armenia tidak meninggalkan wilayah Azerbaijan.

“Kami akan melanjutkan jalan kami. Jika mereka menginginkan gencatan senjata, mereka harus memberitahu Armenia untuk meninggalkan wilayah kami. Jika ini tidak terjadi, kami akan terus maju,” kata Aliyev dalam pidatonya kepada negara yang ditayangkan di saluran negara AzTV. pada hari Senin.

“Konflik ini harus diselesaikan baik secara militer atau dengan cara damai. Saya mengajukan tawaran: jika Anda ingin konflik diselesaikan dengan damai, baiklah, kita akan berhenti, tetapi kita harus segera diberitahu bahwa Armenia akan meninggalkan wilayah kita, kita harus diberi jadwal penarikan pasukan Armenia. Situasi gencatan senjata yang terus menerus dan konflik yang membeku tidak cocok untuk kami, “tegasnya.

Aliyev juga mencela negara-negara yang, menurutnya, mendukung gencatan senjata sambil memasok senjata ke Armenia.

Pada malam tanggal 25 Oktober, menteri luar negeri Armenia dan Azerbaijan menyetujui gencatan senjata kemanusiaan Nagorno-Karabakh yang ditengahi oleh AS, yang akan mulai berlaku pada Senin pagi. Namun, kedua belah pihak saling tuduh melanggar kesepakatan.

Bentrokan baru antara Azerbaijan dan Armenia meletus pada 27 September, dengan pertempuran sengit berkecamuk di wilayah sengketa Nagorno-Karabakh. Daerah itu mengalami maraknya kekerasan pada musim panas 2014, April 2016, dan Juli lalu. Azerbaijan dan Armenia telah memberlakukan darurat militer dan melancarkan upaya mobilisasi. Kedua pihak yang terlibat konflik telah melaporkan adanya korban, di antaranya adalah warga sipil. Permusuhan di wilayah tersebut terus berlanjut meskipun perjanjian gencatan senjata yang dicapai sebelumnya.

Konflik atas Nagorno-Karabakh, wilayah sengketa yang pernah menjadi bagian dari Azerbaijan sebelum pecahnya Uni Soviet, tetapi sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia, pecah pada bulan Februari 1988 setelah Daerah Otonomi Nagorno-Karabakh mengumumkan penarikannya dari Soviet Azerbaijan Republik Sosialis.

Pada 1992-1994, ketegangan memuncak dan meledak menjadi aksi militer skala besar untuk menguasai daerah kantong dan tujuh wilayah yang berdekatan setelah Azerbaijan kehilangan kendali atas mereka.

Pembicaraan tentang penyelesaian Nagorno-Karabakh telah berlangsung sejak tahun 1992 di bawah OSCE Minsk Group, yang dipimpin oleh tiga ketuanya – Rusia, Prancis dan Amerika Serikat.