JurnalPatroliNews – Israel – Benny Gantz, anggota kabinet perang Israel yang dikenal moderat, mengancam akan mundur jika pemerintah tidak segera menerapkan rencana perang Gaza terbaru. Pada Sabtu (18/5), Gantz merinci enam poin rencana tersebut, termasuk pembebasan sandera, mengakhiri dominasi Hamas, demiliterisasi Jalur Gaza, dan pembentukan pemerintahan internasional untuk urusan sipil dengan dukungan Amerika, Eropa, Arab, dan Palestina.
Strategi baru ini juga mendukung upaya normalisasi hubungan dengan Arab Saudi dan memperluas wajib militer bagi seluruh warga Israel. Gantz menyampaikan ultimatum ini kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan tenggat waktu hingga 8 Juni.
“Jika Anda memilih jalur fanatik dan membawa seluruh bangsa ke jurang kehancuran, kami akan terpaksa mundur dari pemerintahan,” tegasnya, seperti dimuat AFP.
Mundurnya Gantz akan membuat Netanyahu lebih bergantung pada sekutu sayap kanan yang menolak gencatan senjata dan percaya bahwa Israel harus menduduki Gaza serta membangun kembali pemukiman Yahudi di sana.
Selain Gantz, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga mengancam mundur jika Israel memilih menduduki kembali Gaza. Gallant mendesak pemerintah untuk merancang rencana bagi pemerintahan Palestina di wilayah tersebut.
Para pengkritik menuduh Netanyahu memperpanjang perang untuk menghindari pemilu baru, di mana jajak pendapat menunjukkan dukungan terhadapnya menurun dan ia diperkirakan akan kalah.
Gantz dianggap sebagai kandidat terkuat untuk menjadi perdana menteri berikutnya, yang dapat membuat Netanyahu menghadapi tuduhan korupsi yang sudah lama berlangsung.
Netanyahu menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak. Kelompok garis keras menginginkan serangan militer di kota Rafah di Gaza terus berlanjut.
Sementara itu, sekutu utama AS dan negara-negara lain memperingatkan agar tidak menyerang kota yang menjadi tempat berlindung bagi lebih dari setengah penduduk Gaza tersebut.
Komentar