Atas Peretasan Microsoft, AS dan Inggris Salahkan Tiongkok

  • Whatsapp
Kantor Microsoft (Foto: AFP)

JurnalPatroliNews – Washington, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan sekutunya secara resmi mengaitkan peretasan Microsoft Exchange dengan aktor yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok.

Seperti dilaporkan Bloomberg, Senin (19/7/2021), AS serta negara-negara lain bergabung dalam tuduhan yang meningkatkan ketegangan antara Gedung Putih dan Tiongkok.

BACA JUGA :

Pada Senin (19/7), AS dan sekelompok sekutunya mengatakan pemerintah Tiongkok telah menjadi dalang di balik serangkaian ransomware berbahaya, pencurian data, dan serangan spionase dunia maya terhadap entitas publik dan swasta, termasuk peretasan Microsoft Exchange yang meluas tahun sebelumnya.

Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa “perilaku tidak bertanggung jawab Tiongkok di dunia maya tidak konsisten dengan tujuannya untuk dilihat sebagai pemimpin yang bertanggung jawab di dunia”.

“Pemerintah Tiongkok harus mengakhiri sabotase siber sistematis ini dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak,” kata Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab pada Senin.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Josep Borrell mengatakan bahwa serangan siber dilakukan dari Tiongkok dan mengakibatkan risiko keamanan dan kerugian ekonomi yang signifikan bagi lembaga pemerintah dan perusahaan swasta.

Menurut pernyataan UE pada Senin, kegiatan itu terkait dengan kelompok peretas Advanced Persistent Threat 40 dan Advanced Persistent Threat 31.

“Kelompok negara yang mengaitkan serangan itu dengan Tiongkok juga akan mencakup Australia, Kanada, Selandia Baru, Jepang dan kelompok NATO, menandai kecaman pertama oleh aliansi Amerika Utara-Eropa atas aktivitas siber Tiongkok,” kata seorang pejabat senior administrasi Biden.

Pengumuman Senin akan menambah berbagai masalah AS dan Tiongkok yang telah berselisih – termasuk ekonomi, militer dan politik.

Ketegangan itu meningkat pekan lalu ketika pemerintah memperingatkan investor tentang risiko melakukan bisnis di Hong Kong dengan penasihat yang mengatakan dorongan Tiongkok untuk melakukan kontrol lebih besar atas pusat keuangan mengancam supremasi hukum dan membahayakan karyawan dan data.

AS juga mendakwa empat warga negara Tiongkok yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara dengan kampanye untuk meretas sistem komputer puluhan perusahaan, universitas, dan entitas pemerintah di AS dan luar negeri antara 2011 dan 2018. Dakwaan itu dibuka pada Senin.

(bs)

Pos terkait