JurnalPatroliNews – China – Kementerian Perdagangan China mengumumkan bahwa mereka telah memulai penyelidikan terhadap PVH Group, perusahaan induk asal Amerika Serikat yang menaungi merek fesyen ternama Calvin Klein. Penyelidikan ini berkaitan dengan dugaan gangguan bisnis terkait rantai pasokan di wilayah Xinjiang.
Menurut laporan yang diterjemahkan dari CNBC International pada Rabu, 25 September 2024, pihak China menuduh PVH melanggar aturan pasar dengan sengaja memutus hubungan bisnis dengan pemasok di Xinjiang, serta melakukan diskriminasi terhadap perusahaan, individu, dan entitas lain di China.
Meskipun alasan spesifik penyelidikan ini tidak dijelaskan oleh otoritas China, mereka memberi PVH waktu 30 hari untuk memberikan tanggapan. Hal ini mengingatkan pada daftar “entitas yang tidak dapat diandalkan” di China, yang membatasi perusahaan-perusahaan tertentu dari aktivitas ekspor-impor di negara tersebut. Sebelumnya, perusahaan pertahanan AS yang masuk dalam daftar ini juga dilarang melakukan perdagangan terkait China.
Daftar “entitas yang tidak dapat diandalkan” ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2019, setelah pemerintah AS memasukkan Huawei dalam daftar hitam perdagangan. Daftar ini merupakan upaya China untuk melindungi kepentingan bisnisnya dari tekanan luar negeri, mirip dengan kebijakan serupa di Departemen Perdagangan AS.
Pada saat yang sama, Amerika Serikat baru saja mengumumkan rencana pelarangan impor dan penjualan mobil yang mengandung perangkat lunak atau perangkat keras yang berasal dari China atau Rusia.
PVH Group, yang juga memiliki merek Tommy Hilfiger, adalah salah satu dari beberapa perusahaan ritel asing yang mendapat sorotan di China karena upaya mereka menjaga jarak dari dugaan kerja paksa di Xinjiang.
Dalam laporan tanggung jawab perusahaannya pada Juli 2022, PVH menyatakan bahwa mereka tidak mengizinkan sumber pasokan langsung maupun tidak langsung dari Xinjiang.
Pada kuartal yang berakhir 4 Agustus, pendapatan internasional Calvin Klein dan Tommy Hilfiger turun 4,3% menjadi US$1,38 miliar, yang sebagian disebabkan oleh kondisi ekonomi yang sulit di wilayah Asia Pasifik, khususnya di China dan Australia. Pendapatan dari pasar internasional menyumbang lebih dari setengah total pendapatan PVH sebesar US$2,07 miliar.
Xinjiang, sebuah wilayah yang menjadi rumah bagi komunitas Muslim Uighur, telah lama menjadi subjek perhatian internasional. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa lainnya menuduh China melakukan penindasan terhadap etnis ini.
Namun, China berkali-kali membantah tuduhan tersebut dan menyebut fasilitas yang ada di Xinjiang sebagai pusat pelatihan vokasi, bukan kamp interniran seperti yang digambarkan oleh AS dan negara-negara Barat lainnya.
Komentar