Jurnalpatrolinews – Ankara : Turki memiliki hak untuk terlibat dalam solusi untuk Nagorno-Karabakh seperti halnya Rusia, kata Presiden Recep Tayyip Erdoğan pada hari Jumat, menambahkan bahwa ia berharap kedua negara dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.
Wilayah Nagorno-Karabakh telah mengalami pertempuran sengit selama beberapa pekan terakhir, yang telah merenggut nyawa 600 orang, termasuk warga sipil.
Wilayah tersebut dianggap oleh PBB dan hukum internasional sebagai bagian dari Azerbaijan.
Azerbaijan sejauh ini telah membebaskan lebih dari 20 desa di Nagorno-Karabakh sejak bentrokan antara pasukan Armenia dan Azerbaijan pada akhir September.
Bentrokan dimulai pada 27 September ketika pasukan Armenia menargetkan pemukiman sipil Azerbaijan dan posisi militer di wilayah tersebut, yang menyebabkan korban jiwa.
Dari 27 September hingga 14 Oktober, setidaknya 43 warga sipil Azerbaijan kehilangan nyawa dan lebih dari 200 lainnya terluka, kata kantor kejaksaan negara itu.
Hubungan antara dua bekas republik Soviet, Azerbaijan dan Armenia tegang sejak 1991 ketika militer Armenia menduduki Nagorno-Karabakh.
Sekitar 20% wilayah Azerbaijan tetap berada di bawah pendudukan ilegal Armenia selama hampir tiga dekade.
Berbicara kepada wartawan setelah salat Jumat di Istanbul, Erdogan juga menyebutkan gencatan senjata Libya yang baru-baru ini ditandatangani, menandakan bahwa itu tampaknya tidak menjanjikan.
“Kesepakatan gencatan senjata di Libya tidak dilakukan pada tingkat tertinggi. Waktu akan memberitahu seberapa lama hal itu akan berlangsung seperti pada tingkat yang lebih rendah,” katanya.
Pihak Libya yang bertikai menandatangani perjanjian untuk “gencatan senjata permanen di semua wilayah Libya,” kata Misi Dukungan PBB di Libya (UNSMIL) dalam sebuah posting Facebook pada hari Jumat, menunjukkan video langsung dari upacara penandatanganan perjanjian tersebut di Jenewa. .
“Pembicaraan Komisi Militer Bersama 5 + 5 di Jenewa hari ini berpuncak pada pencapaian bersejarah karena tim Libya mencapai perjanjian gencatan senjata permanen di seluruh Libya. Pencapaian ini merupakan titik balik penting menuju perdamaian dan stabilitas di Libya,” kata misi PBB itu.
Sejak Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang bermarkas di Tripoli maju pada bulan Juni, garis depan telah stabil di barat pusat kota pesisir Sirte dan beberapa upaya diplomatik, termasuk pembicaraan Jenewa yang ditengahi PBB, telah mendorong gencatan senjata yang langgeng.
Bulan lalu, kedua belah pihak mencapai kesepakatan awal untuk bertukar tahanan dan membuka transit udara dan darat melintasi wilayah negara yang terbagi. Terobosan ini juga mengiringi dimulainya kembali produksi minyak setelah diblokir selama berbulan-bulan oleh suku-suku kuat yang bersekutu dengan Jenderal Khalifa Haftar.
Terkait sengketa pembelian rudal S-400 dengan AS, presiden mengonfirmasi bahwa Turki telah melakukan uji peluncuran.
“Pendekatan AS tidak mengikat Turki,” tegasnya.
Hubungan antara sekutu NATO Turki dan Amerika Serikat sangat tegang tahun lalu karena akuisisi sistem pertahanan udara canggih S-400 Rusia oleh Ankara, yang mendorong Washington untuk mengeluarkan Turki dari program jet F-35 Lightning II.
AS berpendapat bahwa sistem tersebut dapat digunakan oleh Rusia untuk secara diam-diam mendapatkan rincian rahasia pada jet Lockheed Martin F-35 dan tidak kompatibel dengan sistem NATO. Turki, bagaimanapun, bersikeras bahwa S-400 tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem NATO dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi aliansi tersebut.
Komentar