JurnalPatroliNews – Filipina – Panasnya hubungan diplomatik antara Filipina dan China mencuat kembali dengan tuntutan Filipina untuk mengusir para diplomat China dari negaranya. Isu ini menjadi sorotan setelah penasihat keamanan Filipina, Eduardo Ano, secara terbuka mengungkapkan permintaan tersebut.
Ano mengklaim bahwa China telah melakukan pelanggaran serius dengan membocorkan percakapan telepon yang sensitif antara seorang laksamana Filipina dan seorang diplomat China. Isu ini muncul dari laporan mengenai percakapan telepon terkait perselisihan di Laut China Selatan.
Dalam transkrip pembicaraan tersebut, terungkap bahwa laksamana Filipina telah menyetujui penggunaan kapal yang tidak diperbolehkan untuk menyuplai marinir di Second Thomas Shoal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan kestabilan di wilayah tersebut.
Selain itu, kedutaan besar China dinilai telah melakukan aksi menyebarkan disinformasi. Aksi tersebut perlu dihentikan dan diberikan sanksi. “Kedutaan besar China di Manila melakukan tindakan berulang untuk melibatkan dan menyebarkan disinformasi, misinformasi, dan malinformasi,” kata Ano dikutip dari CNBC Internasional, Minggu (12/5/2024).
Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menanggapi tuntutan tersebut dengan menilai pernyataan Ano sebagai provokatif. Jian menegaskan bahwa para diplomat China tetap bertugas dengan baik dan berharap untuk menyelesaikan ketegangan ini dengan damai.
Pertikaian antara Filipina dan China di Laut China Selatan telah menjadi perhatian internasional sejak tahun lalu. Amerika Serikat juga memberikan dukungan kepada Filipina dalam perselisihan ini. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa mereka akan mematuhi dan mendukung posisi Filipina dalam isu ini.
“Kami mengetahui laporan media dan tunduh pada Departemen Luar Negeri Fillipina,” ucap lembaga itu. Kantor Presiden Fillipina dan Kementerian Luar Negeri tidak segera menanggapi untuk berkomentar.
Komentar