JurnalPatroliNews – Jakarta – Korea Utara kembali menjadi sorotan dunia setelah insiden gagalnya peluncuran kapal perusak militer pada Rabu, 22 Mei 2025. Otoritas setempat merespons keras dengan menahan tiga orang dari jajaran pimpinan galangan kapal yang dinilai bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut.
Dalam pernyataan resminya, Pemimpin Tertinggi Kim Jong Un mengutuk keras peristiwa tersebut, menyebutnya bukan sebagai kesalahan teknis biasa, melainkan bentuk pelanggaran serius yang tergolong kriminal.
“Ini adalah buah dari kelalaian fatal, ketidakprofesionalan, dan pendekatan yang jauh dari prinsip ilmiah,” tegas Kim, sebagaimana dilaporkan kantor berita pemerintah KCNA.
Tiga sosok yang kini dalam tahanan adalah kepala teknisi utama, pimpinan divisi pembangunan lambung kapal, serta pejabat administrasi senior di Galangan Kapal Chongjin. Selain itu, manajer umum galangan, Hong Kil Ho, juga tengah menjalani pemeriksaan intensif.
Insiden bermula ketika dudukan penyangga bagian buritan kapal perusak kelas 5.000 ton terlepas sebelum waktunya saat acara peluncuran—acara yang bahkan disaksikan langsung oleh Kim Jong Un. Akibatnya, kapal mengalami kemiringan dan sebagian strukturnya kini berada dalam kondisi terendam. Penampakan kapal tersebut kini ditutupi terpal biru, seperti terlihat dalam citra satelit terkini.
Kapal ini merupakan unit kedua dari jenisnya yang diketahui publik. Hanya berselang sebulan sebelumnya, Korea Utara baru saja memperkenalkan kapal perusak pertamanya dalam parade militer yang meriah. Kedua kapal ini disebut sebagai bagian dari strategi Kim untuk memperkuat kekuatan maritimnya menghadapi tekanan militer dari blok Barat, terutama Amerika Serikat.
KCNA mengklaim kapal tersebut dirancang untuk membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk senjata nuklir. Namun, kerusakan yang terjadi jelas menjadi pukulan telak bagi ambisi militer negara tersebut.
Meski pihak rezim menyatakan bahwa kerusakan hanya terbatas pada goresan di lambung sebelah kanan dan masuknya air laut ke bagian buritan, Komisi Militer Pusat Korea Utara bersikeras bahwa semua pihak yang lalai akan diberi hukuman tegas.
Mereka memperkirakan waktu perbaikan sekitar 10 hari, namun analis luar menduga kondisi sebenarnya lebih parah dan proses perbaikan kemungkinan akan memakan waktu lebih lama dari yang diumumkan.
Komentar