JurnalPatroliNews – Jakarta – Gedung Putih mengonfirmasi bahwa sebuah surat resmi yang dikirimkan ke Universitas Harvard pada 11 April 2025 telah dikirim tanpa otorisasi langsung dari Presiden Donald Trump. Surat itu kini menuai sorotan karena isinya dianggap kontroversial dan memantik ketegangan politik serta akademik.
Surat tersebut, Melansir CNBC International, memuat desakan agar Harvard menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (Diversity, Equity, and Inclusion/DEI), serta meminta kampus untuk menyeleksi mahasiswa asing berdasarkan pertimbangan ideologi.
Menurut informasi dari dua sumber internal di Gedung Putih yang enggan diungkap identitasnya kepada New York Times, surat itu memang sah secara dokumen, namun proses pengirimannya disebut melanggar prosedur.
“Ada sejumlah versi penjelasan di dalam pemerintahan mengenai bagaimana surat itu bisa terkirim tanpa izin yang sesuai,” tulis New York Times dalam laporannya yang dikutip pada Minggu, 20 April 2025.
Pihak Universitas Harvard pun memberikan pernyataan bahwa surat tersebut diterima secara resmi pada hari Jumat, 11 April. “Surat itu dikirim menggunakan kop resmi, berasal dari email salah satu pejabat federal, dan ditandatangani oleh tiga pejabat pemerintahan,” kata seorang juru bicara Harvard kepada CNBC.
Ketiga pejabat yang tercantum sebagai penandatangan adalah Josh Gruenbaum (Komisaris Administrasi Layanan Umum), Sean R. Kevney (Penjabat Penasihat Umum di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan), serta Thomas E. Wheeler (Penjabat Penasihat Umum Departemen Pendidikan).
“Tidak ada keraguan tentang keaslian atau tujuan surat tersebut,” tegas juru bicara itu. Meski begitu, ia menambahkan bahwa tindakan yang diambil pemerintah berdampak nyata pada mahasiswa, tenaga kerja, dan citra pendidikan tinggi AS secara global.
Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan klarifikasi dari CNBC mengenai pernyataan New York Times.
Surat tersebut telah memicu ketegangan antara pemerintah dan Harvard, yang secara terbuka menolak isi dan desakan dalam surat tersebut meskipun ada ancaman pemotongan dana federal hampir mencapai US$ 9 miliar. Sebagai bentuk balasan, Gedung Putih mengumumkan pembekuan dana hibah sebesar US$ 2,2 miliar untuk universitas tersebut.
Dilaporkan bahwa surat ini dikirim saat Harvard tengah berdiskusi dengan pihak pemerintah mengenai cara penanganan isu-isu seperti antisemitisme dan dinamika sosial lainnya di lingkungan kampus.
Komentar