Guatemala Tegaskan Dukungan atas Otonomi Sahara: Solusi Realistis dan Kredibel dari Maroko

JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Guatemala kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung kedaulatan penuh Kerajaan Maroko atas wilayah Sahara. Dalam kunjungan resmi ke Rabat, Menteri Luar Negeri Guatemala, Carlos Ramiro Martinez Alvarado, menyatakan bahwa proposal otonomi yang diajukan Maroko sejak 2007 merupakan satu-satunya jalan yang masuk akal dan dapat diandalkan untuk mengakhiri konflik panjang di wilayah tersebut.

“Usulan otonomi Maroko adalah satu-satunya kerangka yang memiliki bobot serius, kredibilitas tinggi, dan kedekatan dengan realitas politik di lapangan, sebagai fondasi menuju penyelesaian damai yang permanen,” ujar Martinez Alvarado dalam pernyataan pers yang dirilis Minggu, 6 Juli 2025.

Pernyataan itu disampaikan seusai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita. Kedua diplomat sepakat bahwa solusi yang menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional adalah kunci untuk meredakan ketegangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Guatemala menegaskan dukungannya terhadap pendekatan politik yang ditawarkan Maroko—yakni solusi yang bersifat praktis, berkelanjutan, dan dapat diterima bersama, demi mengakhiri apa yang disebut Martinez sebagai “konflik artifisial” di Sahara.

Sebagai bukti konkret dari sikap tersebut, Guatemala pada akhir 2022 menjadi negara pertama di Amerika Latin yang membuka kantor Konsulat Jenderal di kota Dakhla, wilayah yang terletak di jantung Sahara Barat. Tindakan ini dipandang sebagai bentuk pengakuan nyata terhadap kedaulatan Maroko atas wilayah tersebut.

Kunjungan diplomatik ini turut memperkuat kemitraan antara kedua negara, terutama dalam aspek politik dan ekonomi. Kedua belah pihak menyatakan pentingnya menjaga stabilitas kawasan dan mendukung resolusi damai atas isu-isu geopolitik yang selama ini membayangi Afrika Utara.

Maroko dan Guatemala kini menempuh jalur kolaboratif yang semakin erat, dengan tekad bersama untuk menjaga prinsip kedaulatan, serta memperkuat hubungan bilateral di tengah dinamika global yang terus berubah.