JurnalPatroliNews – Jakarta – Pemerintah Australia memerintahkan raksasa telekomunikasi Optus untuk membayar biaya penggantian identitas jutaan pelanggan yang menjadi korban pencurian data.
Keputusan dalam kasus peretasan data terbesar di Australia itu disampaikan pada Kamis (29/9/2022).Kasus yang menimpa sekitar 10 juta pelanggan Optus itu (atau setara dengan 40 persen populasi Australia) adalah akibat dari kesalahan Optus, sehingga anak perusahaan Singtel itu wajib bertanggung jawab, kata Asisten Menteri Perbendaharaan Stephen Jones.
“Optus jelas bertanggung jawab untuk membayar ongkos dan implikasi dari [kesalahan] ini kepada pelanggannya, apakah itu penggantian surat izin mengemudi, apakah itu penggantian paspor, atau kartu identitas penting lainnya,” kata Jones kepada pers di Sydney.
Dia tidak menyebut berapa biaya penggantian yang dimaksud.
Optus telah meminta maaf atas peretasan itu dan mengatakan akan membayar biaya pemantauan transaksi selama setahun bagi pelanggan yang paling terdampak.
Komentar pejabat itu semakin membuat tegang hubungan antara pemerintah Australia dan penyedia telekomunikasi terbesar kedua di negara itu.
Para penyedia layanan internet, bank, dan badan pemerintah kini bergegas untuk meminimalkan risiko peretasan serupa.
Pemilik sebuah akun anonim di ruang percakapan daring menuntut tebusan uang 1 juta dolar (Rp 15,24 miliar) agar dia tidak menjual data pelanggan Optus.
Tuntutan itu kemudian ditarik dan sang pemilik akun meminta maaf atas tingginya publisitas kasus tersebut.
Komentar