‘Harta’ Ini Buat Biden Batal Hukum Putra Raja Salman?

JurnalPatroliNews – Jakarta,– Presiden Amerika Serikat Joe Biden menuai kecaman. Pasalnya, AS tak memberikan hukuman atau sanksi ke putra Raja Salman, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS).

Semua terkait kematian Jamal Khashoggi, seorang kolumnis Washhington Post warga negara Arab Saudi, yang tewas di Istambul 2018. MBS dalam laporan CIA disebut memiliki peran penting, merestui dan menjadi dalang pembunuhan itu.

Menurut pengamat, dikutip dari CNBC International, hal ini terjadi karena Biden melihat bahwa dukungan Arab Saudi penting dalam agenda di Timur Tengah. Menurut Presiden dan CEO Dewan Atlantik Frederick Kempe tak akan ada yang bisa dilakukan AS tanpa Riyadh.

“Jika Anda ingin menahan Iran, jika Anda ingin membangun dampak positif dari normalisasi Arab-Israel melalui Abraham Accords, jika Anda ingin membawa perdamaian ke Suriah dan Yaman, hampir tidak ada yang bisa Anda lakukan di Timur Tengah (tanpa Arab Saudi),” kata pengamat itu Selasa (2/3/2021).

“Jangan lupa soal mengendalikan harga minyak. Sehingga Anda benar-benar dapat memiliki harga yang stabil untuk transisi energi ke energi terbarukan. Tidak ada yang dapat dilakukan tanpa Arab Saudi, jadi bagaimana Anda menerapkan kebijakan hak asasi manusia Anda?” dia berkata.

Sebelumnya ketika berkampanye di 2020, Biden sempat berjanji AS akan menjadikan Arab Saudi bertanggung jawab atas masalah hak asasi manusia (HAM). Persoalan HAM Arab Saudi banyak dikritik ketika Donald Trump berkuasa, karena pengusaha itu dianggap terlalu mengabaikannya.

Sebenarnya, Biden sudah memberlakukan hukuman bagi 76 pejabat Saudi yang dianggap terlibat pembunuhan itu. Namun MBS tak menjadi sasaran.

Melansir Reuters, pelapor khusus PBB tentang eksekusi Khashoggi, Agnes Callamard menyebut langkah AS ‘mengecewakan’. Bahkan menurutnya sangat berbahaya.

“Sangat problematis menurut saya … untuk mengakui kesalahan seseorang dan kemudian mengatakan bahwa ‘tetapi kami tidak akan melakukan apa-apa (ke seseorang tersebut), silakan lanjutkan seolah-olah kami tidak mengatakan apa-apa’,” katanya dalam sebuah konferensi pers di Jenewa, Swiss.

“Bagi saya itu adalah langkah yang sangat berbahaya di pihak AS.”

Dari konferensi pers yang dilakukan Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki, Biden akhirnya memutuskan tak akan memberikan sanksi yang diharapkan sejumlah pihak. Alasannya, secara historis memang sanksi tak pernah diberikan ke pemimpin negara di mana AS memiliki hubungan diplomatik.

“Ada banyak hal yang AS pemerintah bisa melakukannya. Satu hal yang tidak dapat dilakukan adalah diam dan tidak mengambil tindakan atas temuan mereka,” kata Callamard lagi.

Opini pedas juga datang dari penulis Washington Post, Fred Ryan. Ia menulis langkah pemerintahan Biden seolah memberi izin pada ‘satu pembunuhan gratis’.

“Tampaknya seolah-olah di bawah pemerintahan Biden, para lalim yang menawarkan nilai strategis sesaat ke AS mungkin akan diberikan izin membunuh secara gratis,” tulisnya dikutip AFP.

Hal senada juga datang dari kolumnis New York, Robin Wright. Biden dituding mengkhianati janjinya untuk membela HAM.

“Biden tidak melakukan apa pun untuk menghukum (Putra Mahkota MBS),” ujarnya.

Sementara itu, Tunangan Khashoggi, Hatice Cengiz, meminta MBS dihukum. Ia merupakan pelapor utama kasus Khashoggi karena bertemu terakhir dengan pria tersebut sebelum tewas di konsulat Arab Saudi di Istambul.

“Sangat penting bahwa Putra Mahkota yang memerintahkan pembunuhan brutal terhadap orang yang tidak bersalah dan harus dihukum tanpa penundaan,” kata Cengiz dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun Twitter resminya.

Khashoggi (59), kritikus keluarga kerajaan Saudi, pergi ke Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Ia diketahui tidak pernah muncul kembali setelah masuk ke gedung itu. Ia dinyatakan dibunuh di gedung itu dengan cara mutilasi. Jasadnya tidak pernah ditemukan hingga hari ini.

(cnbc)

Komentar