JurnalPatroliNews – Jakarta – Parlemen Israel, Knesset, menggelar pemungutan suara untuk mengesahkan pemerintahan baru yang akan mengakhiri kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu (13/6) sore.
Pemerintahan baru itu terdiri dari koalisi Perubahan yang dipimpin oleh mantan jurnalis sekaligus eks menteri keuangan, Yair Lapid, yang memimpin Partai Yesh Atid.
Koalisi perubahan terdiri dari delapan partai yang berasal dari berbagai spektrum politik mulai dari partai berhaluan nasionalis Yahudi, sayap kanan, sayap kiri, hingga partai Islam.
Pada Jumat pekan lalu, seluruh partai tersebut resmi mengajukan kabinet baru kepada Knesset.
Koalisi Lapid membutuhkan setidaknya dukungan 61 dari total 120 anggota Knesset agar Kabinet Perubahan sah menggantikan pemerintahan Netanyahu.
Jika kabinet terkonfirmasi, mantan menteri pertahanan era Netanyahu, Natfali Bennett, akan menjadi perdana menteri Israel baru.
Bennet pun akan disumpah sebagai perdana menteri Israel baru dalam rapat Knesset nanti.
Berdasarkan kesepakatan politik, Bennett akan menjadi perdana menteri selama dua tahun pertama sebelum jabatan orang nomor satu Israel itu dialihkan ke Lapid sebagai pemimpin koalisi.
Selain Yesh Atid dan Yamina, koalisi Perubahan terdiri dari Partai Ra’am, Partai Buruh, Partai Putih dan Biru, New Hope, Meretz, dan Yisrael Beitenu.
Untuk pertama kalinya, partai konservatif Islam, Raam, yang diketuai Mansour Abbas, bergabung dalam koalisi pemerintah Israel. Selama ini, partai Islam Arab-Israel tidak pernah bergabung dengan kabinet berkuasa.
Kabinet baru nanti akan terdiri dari 28 menteri dan enam wakil menteri, yang terbesar ketiga dalam sejarah Israel.
Dilansir Times of Israel, Bennett akan bertemu dengan para pemimpin partai koalisi Perubahan pada pukul 14.00 waktu lokal atau 2 jam sebelum rapat Knesset dimulai.
Pertemuan itu akan digelar tertutup di ruang faksi Yamina di Knesset.
Dalam rapat Knesset, Bennett akan berdiri di podium dan menjelaskan perdana menteri yang ditunjuk koalisi, perdana menteri pengganti, prinsip panduan pemerintahan mereka, komposisi kabinet, menteri, dan hal-hal lainnya.
Pemimpin koalisi berkuasa sekaligus petahana, PM Netanyahu, juga memiliki hak untuk berbicara dalam pertemuan Knesset nanti.
Netanyahu dilaporkan akan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan pidato berapi-apinya menyusul pemerintahannya yang berakhir setelah selama 12 tahun lamanya.
Komentar