Jadi Temuan Komite! Donald Trump Terlibat Skandal Baru, Ikut Seret Tetangga RI

JurnalPatroliNews – Jakarta, – Sebuah laporan menemukan bahwa pejabat dari beberapa negara membayar hingga US$ 10.500 (Rp 163 juta) per malam di hotel milik mantan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Washington. Hal ini terjadi saat Trump masih menjadi presiden.

Dalam temuan Komite Pengawasan dan Reformasi DPR AS, ada beberapa pemerintah negara yang menghabiskan cukup banyak uang untuk menginap di hotel itu dalam kunjungannya ke AS. Tercatat Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Turki, China, dan Malaysia menghabiskan hingga ratusan ribu dolar di Trump International Hotel di Washington.

Kwitansi hotel yang diperoleh Komite Pengawas menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Najib Razak, menghabiskan US$ 259.724 (Rp 4 miliar) di hotel selama satu minggu untuk menginap di bulan September 2017. Saat itu, kunjungan Najib diyakini untuk melobi Pemerintah AS agar menghentikan penyelidikan terhadap skandal 1MDB.

“Itu termasuk kamar US$ 10.000 dan Personal Trainer US$1.500 untuk Najib. Serta US$ 9.229 untuk ‘coffee break’,” ujar laporan itu, dikutip Selasa (15/11/2022).

Selain Malaysia, Kementerian Pertahanan Saudi menghabiskan US$ 85.961 selama satu minggu tinggal di bulan Maret 2018, termasuk menyewa beberapa suite seharga US$ 10.500. Pendapatan Saudi untuk hotel Trump datang selama periode ketika kedua negara melobi administrasi Trump untuk mendukung mereka selama blokade mereka melawan saingan ekonomi Qatar.

“Pejabat Qatar dan perusahaan terkait menghabiskan setidaknya US$ 307.941 di hotel Trump dari akhir 2017 hingga pertengahan 2018,” menurut temuan Komite Pengawas.

Hal ini pun sontak membuat politisi Negeri Paman Sam mengecamnya. Kepala Komite Pengawas yang juga anggota DPR dari Partai Republik Dapil New York, Carolyn Maloney, mengatakan hal ini mampu menimbulkan pertanyaan terkait kepentingan Trump menjadi Presiden

“Dokumen-dokumen ini dengan tajam mempertanyakan sejauh mana Presiden Trump dipandu oleh kepentingan keuangan pribadinya saat menjabat daripada kepentingan terbaik rakyat Amerika,” kata Maloney.

Komentar