Sudan terjerumus ke dalam kekacauan sejak tokoh militer terkemuka negara itu, Jenderal Abdel-Fattah Burhan, memimpin kudeta pada Oktober 2021.
Kudeta itu menggagalkan transisi demokrasi negara itu setelah penggulingan mantan presiden Omar al-Bashir pada 2019.
Dalam mosi yang berusaha untuk mengakhiri kebuntuan, militer Sudan dan salah satu kelompok pro-demokrasi utama negara itu, Pasukan untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, menandatangani kesepakatan kerangka kerja pada 5 Desember yang berjanji untuk membentuk pemerintahan sipil baru dan menghapus militer dari kekuatan.
Kesepakatan itu hanya menawarkan gambaran kasar tentang bagaimana negara itu akan melanjutkan transisinya menuju demokrasi dan telah ditolak oleh beberapa kekuatan politik besar.
Ini juga menghindari isu-isu politik yang sensitif tentang keadilan transisional dan rincian tentang reformasi militer.
Dagalo dan Burhan sama-sama berjanji untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil lain setelah kudeta, tetapi tidak jelas kapan atau bagaimana.
Dalam pidato Minggu, Dagalo menegaskan kembali hal tersebut. Dia mengatakan ingin meninggalkan kekuasaan politik dan menyerahkannya kepada otoritas sipil.
Komentar