JurnalPatroliNews – Gaza – Para keluarga militer Israel mendesak anggota keluarganya yang sedang berperang di Gaza untuk menghentikan pertempuran dan segera pulang. Desakan ini disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan Kepala Staf Angkatan Darat Herzl Halevi.
Mengutip Anadolu Agency yang mengutip media Israel Haaretz, keluarga-keluarga tersebut menyatakan bahwa mereka tidak lagi mendukung perang di Jalur Gaza. Mereka meminta semua personel militer yang bertempur untuk pulang.
“Kami mengimbau anak-anak kami yang berperang untuk segera menghentikan pertempuran, meletakkan senjata, dan pulang ke rumah,” demikian pernyataan dalam surat yang dikirim pada Selasa, dilansir Kamis (13/6/2024).
Keluarga tersebut juga mengkritik keputusan parlemen Israel, Knesset, yang baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang yang mengecualikan laki-laki Ultra-Ortodoks dari wajib militer.
“Tidak bisa diterima bahwa undang-undang semacam ini disahkan sementara para prajurit berani mengorbankan nyawa mereka,” tambah mereka dalam surat tersebut.
Serangan Israel di Gaza dimulai pada 7 Oktober lalu, setelah serangan Hamas ke Israel yang menewaskan 1.200 warga negara tersebut.
Di sisi lain, serangan balasan Israel menyebabkan tewasnya 37 ribu warga sipil dan kerusakan infrastruktur perumahan mencapai 70%.
Upaya untuk menciptakan gencatan senjata permanen di Gaza terus dilakukan oleh berbagai pihak di dunia. Terbaru, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi gencatan senjata yang diusulkan Amerika Serikat.
Proposal ini disambut baik oleh Hamas, Jihad Islam, dan PA. Dalam pernyataannya, Hamas menyatakan siap bekerja sama dengan para mediator untuk menerapkan prinsip-prinsip rencana tersebut.
“Hamas menyambut baik resolusi Dewan Keamanan yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan penuh, pertukaran tahanan, rekonstruksi, pengembalian pengungsi ke tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan demografi, dan pengiriman bantuan yang dibutuhkan ke Jalur Gaza,” kata kelompok itu dalam pernyataan yang dikutip Reuters.
Namun, Hamas meminta beberapa amandemen pada kesepakatan tersebut. Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menyatakan bahwa amandemen tersebut mencakup konfirmasi gencatan senjata, penarikan, rekonstruksi, dan pertukaran tahanan.
Belum ada komentar resmi dari pihak Israel terkait hal ini. Namun, sejumlah politisi sayap kanan Israel seperti Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir telah menegaskan akan keluar dari kabinet jika proposal itu dijalankan, karena diyakini tidak akan memberantas Hamas sepenuhnya.
“Ini juga berarti bahwa Israel tidak akan terlibat dalam perundingan yang tidak berarti dan tanpa akhir, yang bisa dimanfaatkan oleh Hamas untuk mengulur waktu,” kata Penasihat Menteri Reut Shapir Ben Naftaly, menegaskan posisi Israel tetap kuat pada demiliterisasi Hamas.
Komentar