Lindungi Keselamatan Warga! PM Bayangan Libya Diusir dari Tripoli, Ingin Gulingkan Pemerintahan Transisi

Foto: AP

JurnalPatroliNews – Jakarta -Pertempuran antara kedua pasukan bersenjata meletus di ibu kota Libya sejak Selasa (17/5) subuh dan berlangsung selama setidaknya hingga pukul tujuh pagi, lapor koresponden AFP. Selang beberapa jam kemudian, rombongan dari timur itu dilaporkan menarik diri dari Tripoli,

“Demi melindungi keselamatan warga sipil,” tulis kantor Bashagha.

Bacaan Lainnya

Libya saat ini dipimpin pemerintahan transisi di bawah Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah. Namun mandatnya dianggap berakhir Desember silam, ketika dia gagal menepati tenggat akhir penyelenggaraan pemilu.

Hingga kini, pemerintah transisi di Tripoli belum mengumumkan tanggal baru kapan akan digelarnya pemilihan umum.

Sejak Februari silam, parlemen di timur Libya, yang dikuasai Jendral Khalifa Haftar, memilih Fathi Bashagha sebagai perdana menteri baru. Namun Dbeibah menolak mundur dan mengklaim hanya akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan yang terpilih melalui pemilu.

“Kami tiba di ibu kota dengan damai dan aman,” kata Bashagha dalam sebuah video. “Penyambutannya sangat baik,” imbuhnya tanpa membahas pertempuran yang berkecamuk di ibu kota.

Misi PBB untuk Libya (UNSMIL) mengecam pertempuran antara kedua kelompok lantaran melibatkan “tembakan membabi-buta dan dugaan penggunaan senjata berat,” di wilayah pemukiman padat penduduk.

Menurut perjanjian damai yang dimediasi PBB, pemerintahan transisi Libya seharusnya menggelar pemilu pada Desember silam. Akibat penundaan pemilu, Bashagha kini diimbau untuk membentuk pemerintahan tandingan di kota Sirte yang dikuasai Jendral Khalifa Haftar.

Bersama Ketua Parlemen, Aguila Saleh, Bashagha bulan lalu mengumumkan pemadaman produksi minyak di wilayah timur, yang merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah di Tripoli. Penutupan itu disebutkan baru akan dibuka jika kedua pihak menyepakati kerangka bersama perihal belanja negara.

Perundingan soal dasar negara

Hingga Senin (16/5) kemarin, kedua pihak melanjutkan perundingan di ibu kota Mesir, Kairo, dalam putaran yang dimediasi PBB. Agenda utama perundingan yang dimulai Minggu (15/5) adalah amandemen konstitusi untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu.

Pos terkait